Berita Pangkalpinang
DP3ACSKB Babel Catat 89 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di 2022, Faktor Ini Jadi Penyebabnya
Darnis mengungkap, faktor eksternal terjadi KDRT paling menjadi perhatian adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan.
Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Novita
lihat foto
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Provinsi Bangka Belitung.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Bangka Belitung, dari Januari hingga November 2022, terdapat 89 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3ACSKB Provinsi Bangka Belitung Darnis Rachmiyati mengatakan, dari total kasus tercatat ini dominan kekerasan yang terjadi di rumah tangga (KDRT).
"Dari data itu terbagi-bagi, ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran. Paling banyak itu KDRT, bisa fisik dan psikis, dalam satu rumah tangga," ungkap Darnis, Selasa (29/11/2022).
Dia menyebut, kekerasan dalam rumah tangga paling dominan dilakukan oleh suami.
"Kalau dikelompokkan, bisa karena faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu, bisa karena faktor karakter, mungkin masih labil emosional, faktor perbedaan keyakinan antar pasangan, serta faktor kebiasaan," jelasnya.
Dia menambahkan, faktor eksternal terjadi KDRT paling menjadi perhatian adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan.
"Selain itu, faktor eksternal ini bisa juga karena pernikahan dini ya, bisa kematangan berpikir masih rendah maka terjadi KDRT," sebutnya.
Setelah menerima pengaduan mengenai kekerasan terhadap perempuan, pihaknya melakukan tindaklanjut seperti mediasi.
"Kita lakukan mediasi dulu, sejauh ini banyak mediasi. Kalau tidak sampai kesepakatan, bisa ambil langkah hukum, kita persilakan, tapi ada pendampingan," kata Darnis.
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan ini termasuk fenomena gunung es.
"Kalau yang enggak lapor itu banyak banget, fenomena gunung es itu. Sebetulnya, ini tidak menjadi tanggungjawab sendiri Unit PPA, banyak sektor yang terlibat di dalamnya. Kemenag misalnya, sudah ada program membentuk keluarga sakinah untuk mencegah terjadi KDRT," kata Darnis. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
