Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Hari Terakhir Pendaftaran, KPU Kota Pangkalpinang Terima 332 Pelamar Calon Anggota PPK

Jadi PPK hari terakhir sekarang sampai pagi ini sudah 321 pendaftar atau pelamar yang sudah masuk ke kita melalui online Siakba

Bangka Pos/Rizky Irianda Pahlevy
Ruslan selaku divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pangkalpinang, Jum'at (10/5). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Menjelang berakhirnya pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kota Pangkalpinang menerima sebanyak, 332 pelamar, Selasa (29/11/2022).

Diketahui untuk pendaftaran PPK sudah dibuka sejak 20-29 November 2022, melalui laman website www.siakba.kpu.go.id untuk membuat akun Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (Siakba) atau melalui helpdesk KPU Kota Pangkalpinang.

"Jadi PPK hari terakhir sekarang sampai pagi ini sudah 332 pendaftar atau pelamar yang sudah masuk ke kita melalui online Siakba. Setelah mereka daftar online, mereka diharuskan untuk mengantar berkas dokumen fisiknya ke kantor KPU secara langsung," ujar anggota KPU Kota Pangkalpinang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Ruslan.

Setelah melakukan pendaftaran nantinya para peserta PPK akan dicek administrasinya, terutama terkait keterlibatannya dalam partai politik.

"Ketika mereka melakukan proses pendaftaran online memasukkan nomor induk kependudukan, mereka akan langsung muncul apakah mereka masuk atau tidak dalam partai politik. Hal ini dikarenakan kita ini terkoneksi, jadi otomatis muncul kalau peserta itu merupakan anggota dari partai politik," jelasnya.

Namun tak hanya anggota partai politik saja yang tidak boleh untuk menjadi PPK, mulai dari simpatisan, tim sukses dan tim kemenangan partai politik pun tidak dapat menjadi anggota badan Ad hoc tingkat kecamatan tersebut.

"Nanti akan ada tes tertulis, siapa saja yang lolos nanti akan kita buka tanggapan dan masukan masyarakat. Maka disitulah bila ada tanggapan masyarakat kalau ada yang simpatisan parpol, maka akan menjadi bahan kita untuk proses wawancaranya kita akan klarifikasikan langsung dengan yang bersangkutan," tuturnya.

"Kalau terbukti ada rekam jejak, disitu kita akan menentukan. Masyarakat bisa saja langsung datang ke KPU kita, nanti juga ada link yang akan kita berikan kepada masyarakat untuk melapor," tambahnya.

Ruslan menegaskan bila ada kedapatan peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan, terutama tergabung dalam partai politik tentunya peserta tersebut tidak akan lolos menjadi PPK.

Hal ini pun sesuai aturan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilu.

"Kalau dari persyaratan itu tidak boleh, mereka simpatisan, tim sukses, tim pemenangan tidak boleh jadi badan adhoc kita," ungkapnya.

Sementara itu untuk KPU Kota Pangkalpinang nantinya akan menerima total 35 PPK yang akan terbagi menjadi lima PPK disetiap Kecamatan di Kota Pangkalpinang. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved