Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Kota Pangkalpinang Minta Hak Pelamar Disamakan dalam Proses Rekrutmen PPPK

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengatakan, semua pelamar PPPK, baik guru maupun tenaga kesehatan, memiliki hak yang sama.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan, supaya proses rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) sesuai aturan, terutama untuk menyamakan hak semua pelamar.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengatakan, semua pelamar PPPK, baik guru maupun tenaga kesehatan, memiliki hak yang sama. Terlebih sesuai dengan masa kerja dan pendidikannya.

"Setiap pelamar memiliki hak yang sama, sesuai dengan masa kerja dan pendidikan masing-masing pelamar," kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (30/11/2022).

Secara umum, lanjut dia, semua kegiatan yang ada di eksekutif, termasuk seleksi PPPK, telah diawasi oleh DPRD. Terkhusus Komisi I yang menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Bahkan pihaknya beberapa kali telah mngadakan rapat dengar pendapat dengan beberapa perangkat daerah itu. Terutama untuk membahas kebutuhan guru dan tenaga kesehatan, supaya kebutuhan pegawai, terutama guru dan tenaga kesehatan, dapat diisi dengan PPPK.

"Secara umum, seluruh kegiatan di pemerintah kota, termasuk seleksi PPPK ini, masuk dalam pengawasan DPRD Kota Pangkalpinang. Kami juga memiliki jadwal tetap untuk berkoordinasi dan melakukan rapat, baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat daerah terkait," jelas Rio.

Disamping itu, imbuhnya, memang saat ini sistem honor atau gaji dari PPPK sendiri masih dibebankan kepada daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pegawai melalui rekrutmen PPPK belum dapat dilakukan secara besar-besaran.

Namun tentunya, hal ini perlu dipertimbangkan kembali karena harus mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada.

Walaupun secara riil di lapangan, kebutuhan guru dan tenaga kesehatan masih jauh dari kata cukup.

"Tentu ini tidak mungkin untuk kita lakukan secara terus-menerus dan dalam jumlah besar sekali rekrutmen, harus ada sebuah tahapan yang kita sepakati menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," papar politikus PKS ini.

Rio berpesan supaya seleksi PPPK agar dilakukan secara adil. Jangan sampai adanya indikasi 'kongkalikong' ataupun tidak jujur dalam proses seleksi yang dilakukan.

Saat ini memang tidak ada proses rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan berstatus PNS.

Pihaknya sendiri menyambut baik akan adanya rekrutmen PPPK. Setidaknya, dengan cara ini bisa lebih mensejahterakan para tenaga honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdikan diri.

Harapannya, proses rekrutmen dapat berjalan lancar sebagaimana aturan dari pusat.

"Namun dikarenakan kuota untuk PNS dibatasi, sehingga dengan dibukanya rekrutmen melalui PPPK yang ini tentu lebih baik ketimbang hanya sekedar honorer," kata Rio. ( Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved