Breaking News:

Tribunners

Mengintip Potensi Penyerapan APBN 2022 di Pulau Bangka

Dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari semua kementerian/lembaga untuk menggunakan dana APBN sehingga dapat terserap optimal

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Prasetyo Wibowo - Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Pangkalpinang 

Oleh: Prasetyo Wibowo - Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Pangkalpinang

APBN yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah di bawah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global. Namun, APBN tetap mengedepankan optimisme pemulihan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dititipkan kepada kementerian/lembaga wajib menjalankan amanah penggunaan dana APBN tersebut dengan penuh tanggung jawab. Output yang dihasilkan harus benar-benar dapat bermanfaat dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Setiap alokasi dana yang digunakan harus memberikan multiple effect bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

APBN dialokasikan dalam belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial dan belanja transfer daerah. Belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran penghasilan PNS, anggota TNI/Polri, PPPK, PPNPN berupa gaji, uang makan, uang lembur, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Alokasi belanja ini untuk memberikan kesejahteraan bagi PNS, anggota TNI/Polri, PPPK, PPNPN dan keluarga, serta agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitarnya.

Belanja barang diperuntukkan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan kegiatan operasional dan non-operasional. Belanja barang dapat berupa belanja keperluan sehari-hari perkantoran, pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, serta belanja kegiatan lainnya seperti sosialisasi, rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan kegiatan non- operasional lainnya.

Sementara itu, belanja modal diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dapat mempunyai nilai penambah modal bagi pemerintahan. Belanja modal, antara lain, berupa pengadaan peralatan kantor yang mempunyai nilai kapitalisasi, pembangunan infrastruktur gedung, jalan, jembatan, waduk, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya.

Selanjutnya adalah belanja bantuan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Jenis belanja yang terakhir adalah belanja transfer daerah. Belanja ini diperuntukkan bagi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa kepada pemerintah daerah.

Belanja APBN tersebut dapat menjadi stimulus serta memberikan multiple effect bagi perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, adanya pembangunan sebuah gedung dapat memberikan multiple effect seperti menyerap puluhan tenaga kerja, bahan material dari toko bangunan, memberdayakan warung-warung kecil sekitar lokasi. Bahkan, kampung-kampung terkena dampaknya pula dari para pekerja atas upah yang mereka terima.

Dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari semua kementerian/lembaga untuk menggunakan dana APBN sehingga dapat terserap optimal dan menghasilkan output sebagai bentuk tanggung jawab kinerjanya. Optimalisasi penyerapan dapat memberikan manfaat dan dampak yang nyata sampai dengan lapisan masyarakat paling bawah. APBN untuk wilayah Pulau Bangka sampai dengan bulan Oktober 2022 masih tersisa Rp1.050.054.891.348 yang harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Bangka.

Seberapa besar sisa anggaran ini mampu terserap sampai akhir tahun, mari kita sama-sama mengintip potensi penyerapannya. Dalam kesempatan kali ini penulis hanya fokus pada potensi penyerapan belanja APBN yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang.

Perkembangan Penyerapan APBN 2022 sampai Triwulan III

Alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN yang disalurkan di Pulau Bangka tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar Rp3.587.154.818.000,00 dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNBP, SBSN dan bantuan/hibah. Dari total belanja tersebut alokasi terbesar pada belanja barang yaitu Rp1.079.579.897.000.
Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan I dan II tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena adanya konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak pada disrupsi rantai pasokan energi dan pangan, serta kenaikan harga komoditas.

Kondisi ekonomi global berdampak pula pada peningkatan inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,71 persen per Oktober 2022. Dari data realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun lalu mencapai 38,89 persen sedangkan di tahun ini realisasi anggaran sampai dengan triwulan II hanya 33,76 persen, turun 5,13 persen.

Kekhawatiran makin memburuknya keadaan ekonomi tersebut dapat diantisipasi pemerintah dengan kebijakan yang tepat sehingga perekonomian kembali bergeliat. Namun, pergerakan realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan belanja periode Oktober 2021 masih lebih besar dari tahun 2022. Hal ini karena masih adanya perubahan atau revisi pagu anggaran di tingkat kementerian/lembaga sehingga pergerakan realisasi terkesan tertahan.

Langkah Strategis Mengoptimalkan Penyerapan

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved