Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Cegah Perlambatan Ekonomi, KPPU Tekankan Empat Hal Prioritas Awasi Persaingan Pelaku UMKM

Tahun ini, KPPU berhasil mengeksekusi denda mencapai Rp102 miliar yang telah disetorkan ke Kas Negara.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Novita
IST/Dokumentasi KPPU
Ketua KPPU, M Afif Hasbullah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) membeberkan, kontribusi UMKM mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di tahun 2022.

Oleh sebab itu, patut dikawal agar tidak dirugikan oleh tindakan menguasai dan memiliki oleh pelaku usaha yang lebih besar.

Pada tahun 2022, praktik di KPPU juga menunjukkan adanya pelanggaran kemitraan hingga 33 persen dari total perkara yang diputus (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya).

Ketua KPPU, M Afif Hasbullah, mengatakan, KPPU akan memberikan empat penekanan penting sebagai prioritas KPPU pada tahun 2023 mendatang.

Prioritas tersebut diarahkan kepada perkuatan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM), peningkatan kepatuhan pelaku usaha, pengembangan sistem digital dalam menunjang pengawasan, dan simplifikasi hukum acara atau aturan lain yang berkaitan dengan publik.

"Berbagai penekanan tersebut akan menjadi prioritas KPPU dalam turut mengawal potensi dampak perlambatan ekonomi kepada persaingan di pasar," kata Afif dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Jumat (2/12/2022).

Dia menjelaskan, perkuatan pengawasan kemitraan UMKM dibutuhkan guna memperkuat struktur perekonomian nasional.

"Kepatuhan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan, karena KPPU juga memprioritaskan upaya self-assessment oleh pelaku usaha dalam setiap tindakan bisnisnya. Guna mencegah risiko bisnis yang dapat dialami pelaku bisnis, jika melakukan pelanggaran undang-undang dalam menyikapi potensi perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi tahun 2023," jelas dia.

Menyikapi zaman yang semakin modern, sistem digital KPPU akan semakin dikembangkan khususnya dalam menunjang pengawasan persaingan dan kemitraan.

Afif menekankan, KPPU memiliki banyak kajian dan data dari proses penegakan hukum serta notifikasi merger yang perlu diintegrasikan dalam bentuk big data internal guna mempermudah proses pengawasan. Khususnya, merespons tuntutan masyarakat atas pengawasan yang efektif dan proses penegakan hukum yang lebih cepat.

"Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan gerakan Making Indonesia 4.0 yang mendorong digitalisasi untuk mendukung layanan publik. Simplifikasi hukum acara dan berbagai peraturan terkait publik juga penting dan menjadi prioritas guna mempercepat pelayanan KPPU kepada publik," kata Afif.

Selain menjelaskan prioritas ke depan, Ketua KPPU juga memaparkan kinerja penegakan hukum dan pencegahan selama satu tahun ke belakang.

Disampaikan bahwa, pada tahun 2022, KPPU telah memutus 15 perkara yang terdiri atas 1 perkara tender, 7 perkara keterlambatan notifikasi, 1 perkara monopoli, 1 perkara penguasaan pasar, dan 5 perkara kemitraan.

Total denda yang dikenakan KPPU dalam ke-15 putusan tersebut mencapai Rp27 miliar.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved