Breaking News:

Berita Pangkalpinang

MUI Babel Kembangkan Kampung Pangan Halal di Pangkalpinang, DPRD Minta Eksekutif Beri Ruang

DPRD Kota Pangkalpinang mendesak adanya dukungan kebijakan dalam mewujudkan Kampung Pangan Halal.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Kota Pangkalpinang mendesak adanya dukungan kebijakan dalam mewujudkan Kampung Pangan Halal.

Seperti yang diketahui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan Kampung Pangan Halal di Kota Pangkalpinang.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengatakan, legislatif sendiri mendorong pemerintah kota setempat yang ingin memberikan ruang untuk realisasi kampung pangan halal, yang nantinya akan dijadikan sebagai Kampung Wisata Halal.

" Kampung Pangan Halal harus ada dukungan kebijakan. DPRD sendiri mendorong pemerintah kota yang ingin memberikan ruang pada kampung halal di Kota Pangkalpinang," kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (2/12/2022).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pengembangan kampung pangan halal di Kota Pangkalpinang sendiri dinilai cukup representatif.

Pertama, sebagai ibu kota provinsi, Kota Pangkalpinang menjadi etalase dan gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahkan sejumlah daerah yang ada di Indonesia kini sudah mulai serius menggarap pariwisata halal.

Tentunya, dengan hal tersebut Pangkalpinang jangan sampai tertinggal. Sudah sewajarnya pemerintah kota memberikan ruang dalam penerapan konsep wisata halal ini.

"Ditambah lagi Pangkalpinang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu hal yang wajar jika pemerintah daerah memberikan sebuah ruang bagi hadirnya dan tubuhnya kampung pangan halal," jelas Rio.

Dukungan ini, lanjut dia, bisa dibuktikan dengan sebuah rancangan kebijakan daerah. Mulai dari pembentukan Peraturan Daerah atau Perda yang juga dengan pertimbangan DPRD.

Dalam pembahasannya nanti, juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dan pihak terkait guna memperoleh masukan.

Layaknya tokoh agama, tokoh masyarakat hingga budayawan setempat. Sebab, tanpa dukungan kebijakan, pengembangan konsep wisata ini akan sulit diterapkan.

"Peraturan makanan dan minuman halal, dan kearifan lokal lainnya yang dapat mendukung pangan halal di daerah baik di kecamatan maupun kelurahan. Menurut kami, dukungan tanpa kebijakan, saya kira akan sulit berkembang," urainya.

DPRD, kata Rio, siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kota untuk segera melakukan konsep kampung pangan halal.

Tentunya hal ini sudah mulai dipikirkan dan dipersiapkan, baik dari segi potensi wisata alam, wisata kuliner, wisata sejarah dan wisata budaya.

"Oleh karena itu pemerintah daerah harus serius melihat masalah ini sebagai sebuah tangga bagi Pangkalpinang untuk semakin maju dan muncul menjadi kota pelopor. Produknya panganan halal, ini menjadi fokus pemerintah pusat," kata Rio. ( Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved