Breaking News:

Jalan (Ber)politik

Bagi masyarakat Indonesia (modern), jalan (ber)politik sepertinya merupakan alternatif menuju sukses menyangkut nilai-nilai dan capaian duniawiyah

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Dr. Masmuni Mahatma, S.Fil.I, M.Ag., - Warek II IAIN SAS Kepulauan Bangka Belitung 

Oleh: Dr. Masmuni Mahatma, S.Fil.I., S.Ag. - Warek II IAIN SAS Babel

DALAM keseharian masyarakat Indonesia selalu ada pepatah, "Banyak jalan menuju Roma," "Banyak jalan meraih sukses," "Banyak jalan menggapai surga," "Banyak jalan merintis hidup," "Banyak jalan mencapai kebahagiaan," dan mungkin juga "Banyak jalan (ber) politik." Untuk meniti karier (ber) politik ini belakangan cenderung diluapkan bagian dari gaya hidup bukan lagi sebagai ruang eksploratif demi mengelola potensi sekaligus aspirasi sosial publik. Sebuah fenomena yang membutuhkan kejelian, pendewasaan, dan kearifan memosisikan demokratisasi di tengah kebangsaan.

Bagi masyarakat Indonesia (modern), jalan (ber) politik sepertinya merupakan alternatif menuju sukses menyangkut nilai-nilai dan capaian duniawiyah. Sekali beruntung dalam (ber) politik, yang akan didapat ialah kemudahan, kemewahan, dan kemegahan, terutama terkait akses (sosial) kekuasaan, fasilitas birokratis, dan keistimewaan lain dalam mengarungi atmosfer sosial bermasyarakat. Inilah manfaat dan godaan jalan (ber) politik yang menggiurkan, menjanjikan, dan menggairahkan.

Tak heran ketika menjelang pesta politik nasional ribuan bahkan jutaan pribadi dari kalangan masyarakat lintas kelas, berduyun-duyun "menyodorkan diri" baik melalui jalur partai politik maupun independen. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berani mengambil risiko menggadaikan atau menjual sebagian dari aset (kekayaan) yang dimiliki. Mereka berasumsi, sekiranya kelak lolos dan menang dalam pergulatan politik kekuasaan, modal-modal yang selama proses dikeluarkan akan terganti dengan sendirinya.

Tentang Politik

Bagi mereka yang memahami atau mempunyai bekal (pengalaman) demokrasi meski sedikit, dunia politik dianggap selalu kaya daya tarik. Tanpa berbaur dalam lalu lintas politik, atau tidak membicarakan lonjakan-lonjakan politik, mereka akan sedikit "hambar" menyikapi geliat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Politik seakan-akan telah menjadi bagian dari napas dan denyut jantungnya sebagai manusia sekaligus warga negara. Politik, bisa-bisa juga dianggap "nyawa" lapis kedua sepanjang aktivitas sosialnya.

"Dalam politik, tak ada makan siang yang gratis." Istilah yang lumrah di kalangan masyarakat kecanduan (ber) politik. Istilah ini sedikit memengaruhi interaksi sosial bermasyarakat sehingga tiap kali sebagian masyarakat bersentuhan dengan tarikan politik, tuntutan-tuntutan "nonteknis" tidak akan pernah lepas. Bahkan mungkin diklaim sebagai sebuah "kewajiban." Tanpa memedulikan tuntutan tersebut, konsekuensinya kadang di luar dugaan.

Tentang politik dalam perspektif semacam ini, tentu ada yang keliru. Tidak mendidik dan menjauhkan demokrasi dari nilai-nilai luhurnya sebagai medium kompetitif-produktif. Sebab politik, seperti kata Jacques Ranciere, merupakan wujud disiplin yang mengatur tata kekuasaan pemerintahan, susunan hierarki, posisi, dan fungsi dalam konteks bermasyarakat. Bahkan meniru perspektif A. Sudiarja, politik adalah pengetahuan atau tata cara menetapkan kepemimpinan negara dan melegitimasikannya.

Sekira perspektif kedua tokoh dimaksud diinternalisasi dalam rangka menata jalan (ber) politik, maka politik akan menjadi disiplin sosial kemasyarakatan yang dapat melahirkan kemaslahatan tanpa henti. Politik tidak lagi banyak mendistorsi atau menghegemoni aspirasi masyarakat. Politik akan menjadi model alternatif masyarakat merias demokrasi kekuasaan. Daya tarik politik pun tidak akan dimaknai serampangan, melainkan ditempatkan sebagai "amanah kemanusiaan," dan "tugas luhur" berkebangsaan.

Salah satu manfaatnya, jalan (ber) politik tidak seterjal sekarang. Politik tidak akan tampak sebagai "monster" kekuasaan yang menghilangkan simpati dan empati publik. Lebih dari itu, politik pasti menjadi "inspirasi" demokrasi dan pembelajaran potensial-humanistik di hadapan masyarakat. Politik akan tampil dalam makna yang lebih hangat, yakni sebagai "sajadah kehambaan" dari dan untuk siapa saja yang merangkai maupun menjalaninya. Terlebih-lebih, sebagaimana perspektif Kuntowijoyo, politik selalu berdimensi tunggal dari dan untuk alur maupun jalur-jalur kekuasaan.

Nilai Kuasa

Dari masa ke masa, politik identik dengan perebutan (ke)kuasa(an). Nilai politik sepertinya memang nilai kuasa. Tanpa orientasi kekuasaan, politik belum tentu menggairahkan. Tanpa politik, kekuasaan rasanya kurang menggoda dan tidak mengasyikkan. Politik dan kekuasaan, satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Politik bisa merupakan "darah" kekuasaan, dan kekuasaan adalah "daging" dari politik. Atau, kekuasaan adalah "tubuh" yang harus dirawat, politik merupakan "roh" yang perlu ditransformasikan. Politik dan kekuasaan adalah wujud dari ekspresi sekaligus aktualisasi pemikiran dan sikap dalam berbangsa.

Nilai kuasa, tampak merupakan aliran praktis dari nilai politik. Nilai kuasa adalah ilustrasi pragmatis dari nilai politik. Nilai politik dan nilai kuasa bisa saling kejar dan tutup-menutupi. Bahkan mungkin saja bisa saling mengikat dan merekatkan. Tak ada nilai politik tanpa tersambung pada nilai kekuasaan. Dan tidak pula ada nilai kekuasaan ketika dijarakkan dari dan untuk orientasi politik. Nilai politik dan nilai kekuasaan sering kali bertumbuh secara pragmatis dalam demokrasi. Di sinilah perlu kritis dalam mengontrol dan mengatrol sehingga politik dan kekuasaan tak menjemukan.

Politik sejatinya demi merapikan dan melahirkan kekuatan sosial yang sering diimplementasikan melalui kekuasaan. Politik dianggap berhasil manakala mampu mengelola kekuatan dan merapikan sebagai energi kekuasaan. Tak heran bila siapa saja yang memenangkan pergulatan (kompetisi) politik, niscaya ia menjelma sebagai "penguasa" yang langsung maupun tidak telah "dihadiahi" keistimewaan untuk menekan, menahan, memainkan, memerintahkan, atau bahkan merealisasikan kebijakan-kebijakan seturut seleranya. Di sinilah banyak penguasa kadang lepas kontrol dan menyusahkan rakyat, bukan menyejahterakan apalagi membahagiakan publik.

Moh. Iqbal ikut mensinyalir, bahwa tujuan akhir aktivitas manusia adalah keagungan, kegairahan dan kekuatan. Dari kekuatan, manusia diperhitungkan menghadapi dan mengatasi pelbagai dinamika sosial kemanusiaan serta kebangsaan. Dan kekuatan, mencontek istilah Murtadha Muthahhari, adalah "eksistensial," sementara kelemahan ialah "non-eksistensial." Maka hidup, lanjut Moh. Iqbal, bukan berjuang untuk hidup, melainkan berjuang untuk berkuasa. Kebaikan, segala hal yang menanamkan kekuatan dan kekuasaan. Keburukan, sesuatu yang datang dari kelemahan. Ini nilai kuasa yang patut dicermati dan diaktualisasikan sehingga tiap diri tetap arif menata jalan (ber) politik. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved