Breaking News:

Tribunners

Dilema Peningkatan UMP

Peningkatan upah minimum provinsi (UMP) seperti pisau bermata dua di dunia tenaga kerja.

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Muhammad Juang Putra - Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung 

Oleh: Muhammad Juang Putra - Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung

PENINGKATAN upah minimum provinsi (UMP) seperti pisau bermata dua di dunia tenaga kerja. Pada satu sisi, peningkatan kebutuhan hidup menjadi hal yang tidak dapat dihindari sehingga masyarakat membutuhkan peningkatan penghasilan, salah satunya dengan peningkatan UMP. Namun pada sisi lain, dunia usaha harus memutar otak untuk tetap memperoleh keuntungan dengan biaya operasional yang tetap rendah. Hal ini menjadi pro dan kontra yang tidak bisa dihindari dalam dunia ketenagakerjaan.

Pada 28 November 2022, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin resmi menetapkan UMP Kepulauan Bangka Belitung menjadi sebesar Rp3.498.000 atau naik 7,15 persen. Menurutnya, peningkatan tersebut berdasarkan perhitungan yang memasukkan beberapa komponen penting, antara lain inflasi, PDRB, dan perhitungan alpa.

Menurut Simanjuntak (2001), kenaikan upah minimum akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi suatu perusahaan, karena perusahaan akan cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan dan produktivitas yang tinggi dengan tingkat upah yang tinggi pula. Perusahaan akan merasa kurang diuntungkan jika mempekerjakan karyawan dengan tingkat pendidikan yang rendah dengan produktivitas yang rendah, namun harus diberikan tingkat upah yang tinggi karena kebijakan upah minimum.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ginding dan Terrell (2007) yang menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum, diprediksi akan menyebabkan peningkatan jam kerja dari pekerja yang sudah bekerja (biasanya pekerja yang memiliki keahlian tinggi) yang menyebabkan tingkat penurunan jumlah tenaga kerja terampil menjadi rendah. Jam kerja dari pekerja dengan keahlian tinggi akan bertambah akibat kenaikan upah minimum. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengompensasi pengurangan jumlah tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum, kondisi ini dikenal sebagai efek substitusi antara jam kerja dengan pekerja.

Menurut penelitian di atas, perusahaan umumnya akan melakukan peningkatan jam kerja atas pekerja dengan produktivitas tinggi, dan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja yang memiliki pendidikan rendah dengan kinerja rendah. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pekerja dengan kualifikasi dimaksud. Harus ada upaya peningkatan kapasitas dari pekerja dengan kualifikasi pendidikan rendah dan produktivitas rendah, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan produktivitas kerja.

Jika dilihat dari data ketenagakerjaan BPS Provinsi Provinsi Bangka Belitung periode Agustus 2022, angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 70,16 persen pada Februari 2022 menjadi 67,38 persen pada Agustus 2022. Hal tersebut mengindikasikan menurunnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Sejalan dengan turunnya TPAK, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Bangka Belitung mengalami peningkatan menjadi 4,77 persen dibandingkan periode Februari 2022 sebesar 4,18 persen. Data tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan pengangguran terbuka sepanjang Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022, dan diperkirakan akan meningkat setelah peningkatan UMP tahun 2023 diterapkan, karena perusahaan akan cenderung memilih pekerja dengan produktivitas tinggi, menurut Simanjuntak (2001). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya para pekerja dengan produktivitas yang relatif rendah.

Jika dilihat dari data pembangunan manusia, Provinsi Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan indeks dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Bangka Belitung makin membaik pula dari tahun ke tahun. Salah satu parameter perhitungan IPM ialah tingkat pendidikan sehingga dari meningkatnya IPM, dapat dikatakan kualitas pendidikan di Bangka Belitung makin membaik juga. Ini merupakan modal penting bagi calon pekerja dan pencari kerja, sekaligus menjadi ancaman bagi pekerja yang memiliki kualitas pendidikan di bawah rata-rata masyarakat pada umumnya.

.
. (ISTIMEWA)

Dari penjabaran data dan informasi di atas, dapat kita ketahui bahwa peningkatan UMP memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi para pekerja/masyarakat maupun pemberi kerja. Dampak positif yang dapat dirasakan, yakni para pekerja/masyarakat dapat menutupi kebutuhan mereka dari peningkatan UMP sebesar 7,15 persen akibat meningkatnya harga barang pokok di pasaran. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pekerja setelah UMP tahun 2022 hanya naik 1,08 persen. Selain itu, menurut teori upah efisiensi (efficiency wage), upah yang meningkat (makin tinggi) dapat membuat pekerja menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, upah dapat digunakan sebagai pendorong produktivitas dan motivasi, serta memperkuat hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

Dampak negatif yang dapat dirasakan, yakni dengan meningkatnya UMP, artinya akan ada peningkatan biaya operasional yang berdampak pada berkurangnya keuntungan suatu perusahaan. Hal tersebut akan memicu perusahaan melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi biaya operasional, salah satunya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Jika ini dilakukan secara masif oleh pemberi kerja, tentu saja akan meningkatkan jumlah pengangguran di Bangka Belitung yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.
Hal ini harus bersama-sama kita mitigasi agar peningkatan UMP yang notabenenya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, malah menjadi ancaman peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan. Perusahaan-perusahaan yang akan terbebani dengan peningkatan UMP ini sudah harus mulai menyiapkan strategi jitu agar peningkatan UMP tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah tenaga kerja. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved