Breaking News:

DPR Sahkan KUHP, Karya Jusnalistik Terancam Dikriminalisasi, Pers di Babel Tegaskan Menolak

AJI Kota Pangkalpinang dan PWI Babel menolak KUHP yang baru disahkan DPR, terindikasi mengekang pers dan merusak demokrasi

Penulis: Hendra CC | Editor: Hendra
net
Ilustrasi KUHP membungkam Kebebasan Pers dalam membuat karya Jurnalistik 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jurnalis di Bangka Belitung dengan tegas menolak disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) menjadi Undang-undang atau KUHP.

Pernyataan penolakan R KUHP menjadi undang-undang ini disampaikan oleh perwakilan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Provinsi Bangka Belitung dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang.

Disahkannya KUHP oleh DPR RI Selasa (6/12/2022) kemarin jelas akan membungkam kebebasan pers dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Beberapa pasal dalam KUHP dengan jelas membuat larangan terkait karya jurnalistik.

Ketua AJI Kota Pangkalpinang, Barliyanto mengatakan beberapa pasal juga sangat berpotensi mengekang kerja-kerja jurnalistik, jika aturan tersebut berlaku maka pekerja pers bakal ikut merasa dampaknya. 

Lebih lanjut berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh AJI se Indonesia terhadap R KUHP tersebut, setidaknya ada 17 pasal yang dinilai berpotensi mencederai kebebasan pers. 

"AJI secara nasional  menuntut DPR dan pemerintah mencabut pasal bermasalah di KUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik bahkan sangat berpotensi mengkriminalisasi jurnalis," sesal Barliyanto melalui rilisnya kepada Bangkapos.com, Rabu (7/12/2022). 

Menurut Barliyanto seharusnya DPR RI segera menunda pengesahan R KUHP tersebut, lantaran selama ini pemerintah tidak memberikan ruang partisipasi bagi publik, termasuk komunitas pers.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah harus ikut serta, mendorong penundaan pengesahan R KUHP tersebut. Serta mendesak DPR RI, menghapus pasal-pasal yang dinilai publik bermasalah," tegas Barlianto.

KUHP Melindungi Penguasa

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Provinsi Bangka Belitung Muhammad Faturrahman mengatakan, adanya R KUHP dapat mengancam kebebasan pers.

"Di luar negeri yakni Amerika pun banyak protes bahwa undang-undang itu harus direvisi, karena itu sama saja dengan menjebloskan pers ke ranah pidana," ujar Faturrahman atau yang biasa disapa Boy, Rabu (7/12/2022).

Terkait produk jurnalistik, Boy mengungkapkan seharusnya dewan pers yang memiliki peran, untuk memberikan sanksi bila ada produk pers yang tak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Jadi untuk apa Mou kita dengan Polri dan Kejaksaan, produk berita itu harus melalui dewan pers jadi ketika disahkan dewan pers justru tidak bisa apa-apa lagi," katanya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved