Breaking News:

Tribunners

Guru Penjaga Aset Bangsa

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya alam adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Anggi Ethovianti, S.Pd. - Guru SMAN 1 Pemali 

Oleh: Anggi Ethovianti, S.Pd. - Guru SMAN 1 Pemali

INDONESIA saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Sementara itu, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, serta banyak negara lainnya telah masuk dalam kategori negara maju. Penggolongan negara maju dan berkembang ditinjau dari tiga faktor, yaitu ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat pendidikan yang dilihat dari kemampuan literasi penduduk yang baik, serta perkembangan teknologi yang cepat, sedangkan negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, serta perkembangan teknologi yang lambat.

Predikat negara berkembang yang masih melekat dengan Indonesia hingga saat ini memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia belum beranjak ke negara maju meski sudah berupaya tumbuh hingga usia 77 tahun ini? Apabila dikritisi lebih dalam, dapat kita pahami bahwa salah satu faktor Indonesia masih dalam kategori negara berkembang ialah karena tingkat pembangunan sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur yang kurang baik dan belum merata, seperti fasilitas jalan, gedung, jembatan, dan lain-lain. Hal tersebut membuat pergerakan manusia dan distribusi barang serta jasa menjadi belum efisien sehingga berdampak pada fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menjadi terhambat.

Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terhambat dan belum merata mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan nonfisik, seperti sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta budaya. Dapat diambil contoh, misalnya, di sektor kesehatan yang belum merata ini dapat mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi menjaga kebersihan dan kesehatan. Sementara itu, rendahnya laju pertumbuhan sektor pendidikan menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang juga rendah. Selain itu, imbas dari rendahnya pertumbuhan sektor sosial dapat ditunjukkan dari tingginya angka pengangguran dan kriminalitas. Ketiga hal ini dapat berkorelasi positif dan berdampak pada kesejahteraan penduduk.

Faktor lain yang dapat menjadi salah satu penyebab Indonesia masih dalam kategori negara berkembang ialah berkenaan dengan pengelolaan aset. Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, menyatakan bahwa pengelolaan aset menjadi faktor krusial yang menyebabkan Indonesia masih menjadi negara berkembang meski penduduk sudah berusaha dan bekerja keras meningkatkan pendapatan. Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani menjelaskan bahwa masih banyak aset yang dimiliki Indonesia masih tidur. Perlu dilakukan optimalisasi aset negara agar dapat mendorong percepatan Indonesia menjadi negara maju.

Lantas, apa yang sebenarnya dikategorikan sebagai aset negara? Menurut KBBI, memiliki arti modal, kekayaan yang memiliki nilai tukar. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan akan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan aset negara adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh negara, memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan negara baik secara fisik seperti sumber daya alam (SDA), gedung, jalan, dan fasilitas umum serta nonfisik seperti keanekaragaman budaya, agama, bahasa termasuk juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kualitas aset negara yang berupa sumber daya manusia harus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam upaya meningkatkan kemajuan negara. Suatu negara maju tidak mungkin ada tanpa manusia-manusia hebat yang mengelolanya. Negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Taiwan merupakan negara yang minim sumber daya alam, tetapi unggul dalam kualitas sumber daya manusia. Hal tersebutlah yang menjadikan negara-negara tersebut menjadi negara maju. Sementara itu, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam masih berjuang keluar dari predikat negara berkembang.

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya alam adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan dan langkah yang diambil pemerintah adalah dengan mengalokasikan 20 persen APBN ke sektor pendidikan. Lebih lanjut lagi, peraturan tersebut tercantum dalam UUD 1945 sehingga harus dilaksanakan oleh pemimpin negara ini. Akan tetapi, besarnya anggaran pendidikan tersebut kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penyebab hal tersebut terjadi diduga karena ketidaktepatan penyaluran anggaran pendidikan yang lebih berfokus pada pengadaan fisik seperti renovasi gedung sekolah, kursi, meja, maupun sektor fisik semata lainnya sehingga program pendidikan dan pelatihan guru menjadi minim.

Pemeringkatan yang dilakukan oleh World Population Review 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam peringkat pendidikan dunia. Kondisi pendidikan makin diperparah ketika badai pandemi Covid-19 menyerang dunia termasuk Indonesia. Perubahan metode belajar dari tatap muka atau luar jaringan (luring) menjadi metode dalam jaringan (daring) yang dilakukan selama pandemi yang terjadi kurang lebih 2 tahun menimbulkan fenomena loss learning di dunia pendidikan.
Fenomena loss learning merujuk pada sebuah kondisi hilangnya atau berkurangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan dan keterampilan secara akademis yang biasanya diakibatkan terhentinya proses pembelajaran. Pada masa pandemi pendidikan memang tidak terhenti seluruhnya, hanya saja proses pembelajaran secara daring menjadikan pembelajaran tidak maksimal.

Selain metode pembelajaran yang berubah, pemerintah mengeluarkan Kurikulum Darurat Covid- 19 yang merupakan penyederhanaan Kurikulum 2013. Penyederhanaan terjadi pada jumlah kompetensi dasar yang berkurang sebanyak 25 persen. Sebagai contoh, mata pelajaran Fisika kelas XI SMA di Kurikulum 2013 jumlah kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik ada 12 KD, sementara itu di Kurikulum Darurat Covid-19 hanya ada 8 KD.

Perbedaan jumlah KD ini sudah terbukti menimbulkan banyak peserta didik yang pengetahuan dan keterampilannya tidak sebaik sebelum pandemi terjadi. Sebagai contoh, peserta didik kelas XII yang akan mempelajari materi medan listrik seharusnya sudah memahami konsep vektor dengan baik karena sudah dipelajari di kelas X, tetapi ternyata kompetensi ini tidak dimiliki peserta didik. Hal tersebut karena belajar mandiri secara daring tidak serta-merta membuat peserta didik memahami dengan baik materi yang diberikan. Hal ini tentu saja menyulitkan peserta didik dan menjadi tantangan tersendiri bagi guru.

Tantangan bagi guru tidak berhenti di situ saja. Ada masalah yang lebih besar daripada loss learning di bidang pengetahuan dan keterampilan. Menurut pendapat penulis, loss learning tidak hanya terjadi di bidang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bidang kecerdasan emosional, adab, dan sopan santun. Degradasi budi pekerti peserta didik terpampang nyata terjadi di lingkungan sekolah. Banyak peserta didik yang berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas kepada sesama temannya bahkan kepada guru, menyelesaikan masalah dengan emosi, berkurangnya nilai kejujuran, rendahnya disiplin diri, cenderung bersikap kurang peduli dan apatis terhadap kondisi lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena selama pembelajaran secara daring, guru hanya fokus di bidang kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja sehingga kompetensi sosial dalam hal ini pendidikan karakter menjadi terabaikan.

Loss learning di bidang karakter ini sangat disadari oleh pemerintah. Oleh karena itu, di awal tahun pelajaran 2022/2023, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka dengan program unggulan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan program P5 adalah menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul, mandiri, produktif, dan berkepribadian Pancasila sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkesinambungan.

Menurut pendapat penulis pendidikan karakter menjadi suatu yang penting yang tidak boleh diabaikan dalam rangka pembangunan generasi mendatang. Generasi yang akan meneruskan estafet pembangunan, sebagai salah satu aset bangsa pada masa depan dan gurulah yang menjadi ujung tombak pembangun serta penjaga aset bangsa tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan ialah tidak lain mengembalikan manusia pada yang yang disebut sebagai esensi kemanusiaan sehingga dengan demikian seorang siswa dapat mencapai dan mempertinggi derajat kemanusiaan itu. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik yang digugu dan ditiru tentu memegang peranan penting dalam proses pembimbingan siswa, utamanya dalam ranah pendidikan di sekolah.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, semua pemangku kepentingan (stakeholder) perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bergerak bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru, misalnya, sebagai pendidik tidak boleh berhenti belajar dalam mencerna perkembangan zaman. Dalam hal ini, guru mesti adaptif dalam menciptakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berdampak positif bagi siswa. Pemerintah pun perlu meningkatkan dan menggalakkan jangkauan program-program yang dapat meningkatkan kapabilitas, mengembangkan profesionalitas, serta menguatkan kompetensi guru.

Sebagai pembangun dan penjaga aset bangsa, guru diwajibkan meningkatkan kualitas diri. Bersyukurnya pemerintah memfasilitasi transformasi dunia pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Kehadiran Guru Penggerak diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mampu menelurkan embrio generasi unggul Indonesia. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved