Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Pasal Tentang Kumpul Kebo di KUHP Baru Dianggap Kontroversi, Begini Pandangan Sosiolog

Menurutn Luna, penolakan tersebut didasari atas banyaknya pasal-pasal yang dianggap problematik dan dapat mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Novita
IST/Dokumentasi Pribadi Luna
Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Luna Febriani 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Beberapa waktu lalu, DPR RI telah mengesahkan R KUHP menjadi KUHP baru. Sayangnya, pengesahan tersebut dinilai kontroversi karena ada beberapa pasal yang dianggap 'karet'.

Salah satunya pasal 411-413 tentang kumpul kebo atau hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan kena pidana 6 bulan atau denda Rp10 juta.

Hal ini pun telah membuat seorang pengamat sosial sekaligus sosiolog Luna Febriani untuk berkomentar.

Dia mengatakan, sidang pengesahan KUHP kemarin diiringi dengan tuntutan dan aksi besar-besaran dari beberapa kelompok seperti mahasiswa, aktivis hingga Non-Goverment Organization (NGO) yang menolak pengesahan tersebut.

Menurutnya, penolakan tersebut didasari atas banyaknya pasal-pasal yang dianggap problematik dan dapat mengancam kebebasan berpendapat masyarakat, serta penempatan ruang-ruang privat yang kemudian dibawa ke dalam ruang publik.

"Hal seperti ini pun berpotensi menambah kerentanan pada kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan," kata Luna kepada Bangkapos.com, Rabu (7/12/2022).

Adapun salah satu pasal yang banyak menuai kontroversi yakni, pasal tentang kohabitasi atau hidup bersama bagai suami istri tanpa hubungan pernikahan dan tentang persetubuhan dengan orang yang bukan suami istri karena dianggap perzinahan, atau bisa disebut juga dengan istilah kumpul kebo.

Kata dia, meskipun pasal ini merupakan delik aduan, namun banyak menuai kritikan karena dianggap dapat merenggut hak privasi individu.

Di satu sisi, kehadiran KUHP ini diperuntukkan agar dapat mengawasi perilaku individu sesuai norma dan nilai yang berlaku.

"Namun di sisi lain, kehadiran aturan ini seperti aturan tentang perzinahan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual dan memperbanyak pernikahan siri yang justru acap kali merugikan perempuan," terangnya.

Selain itu, aturan ini dianggap lebih banyak mengurusi ranah privat ketimbang ranah publik seperti kekerasan seksual, KDRT dan lainnya.

Dia menyebut, yang menjadi menarik dalam aturan ini, salah satunya adalah bagaimana ruang pribadi, terutama berkaitan dengan seksualitas, diangkat kedalam ruang publik yang kemudian terlegitimasi oleh aturan.

"Secara historis, seksualitas dari dulu hingga sekarang memang sangat erat dengan kekuasaan. Ketabuan dan pembungkaman ketika berbicara tentang seks sudah dimulai sejak abad 18 ketika Ratu Victoria berkuasa," tuturnya.

Lebih lanjut, seks yang awalnya dapat dibincangkan di depan umum, kemudian ditarik dalam ranah rumah tangga dan dipingit rapi, serta dilegitimasi dengan aturan-aturan yang dikeluarkan.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved