Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Demi Ketertiban, Pemkot Pangkalpinang Larang ASN Belanja di PKL yang Berjualan di Bahu Jalan

Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung bakal dilarang untuk belanja di pedagang kaki lima atau PKL. 

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Sejumlah pengunjung di Taman Kuliner Dealova saat tengah menikmati beberapa jajanan yang disediakan di kawasan tersebut, Selasa (6/12/2022) petang. Sedikitnya terdapat 117 pelaku UMKM yang kini mencari peruntungan di kawasan itu. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung bakal dilarang untuk belanja di pedagang kaki lima atau PKL

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran.

Isinya ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang tidak diperkenankan belanja di PKL yang berada di pelataran toko, trotoar dan bahu jalan yang ada di daerah itu.

Khususnya di seputaran Jalan Tampuk Pinangpura, Taman Dealova dan sekitarnya.

“Itu edukasi kepada para ASN kami agar belanja pada tempatnya lah begitu kira-kira dan juga edukasi kepada masyarakat,” tegas Maulan kepada Bangkapos.com, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: DPRD Bangka Belitung Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja OPD, 41 Persen Duit di APBD Parkir di Bank

Baca juga: Pekerja Tower Tewas Tergantung di Ketinggian 50 Meter di Belitung, Kedua Tangannya Hangus Terbakar

Molen sapaan akrab Maulan Aklil menjelaskan, ada beberapa tujuan akan diterapkannya kebijakan itu.

Selain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tujuan dari peraturan ini dibuat untuk mengembalikan fungsi trotoar jalan kembali sebagaimana mestinya supaya tidak terkesan kumuh.

Selain itu menghidupkan kembali pasar-pasar dan sentra kuliner yang sudah ada di sejumlah tempat.

Tidak hanya itu, aturan tersebut diberlakukan untuk mengatasi permasalah PKL.

Di mana saat ini masih terus bermain kucing-kucingan dengan pemerintah.

Padahal pemerintah sendiri telah menyediakan beberapa tempat representatif bagi pelaku usaha.

Jangan sampai para pedagang yang awalnya juga merupakan PKL dan kini telah mengikuti peraturan dari pemerintah malah terkena imbasnya.

“Miris melihat PKL yang nurut dengan kita, sementara orang ambil kesempatan kucing-kucingan. Enggak selesai-selesai pekerjaan kita kalau seperti ini terus. Maka dari itu, tindakan penertiban dilakukan humanis, dengan mengedukasi mereka,” sesal Molen.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved