Breaking News:

Berita Pangkalpinang

RKUHP Sah Jadi Undang-Undang, Ketua PWI Bangka Belitung Tegaskan Tak Setuju, Ini Alasannya

Kita jelas tidak setuju, ini jelas produk yang ingin mematikan ataupun merusak demokrasi kita. Kita ini negara demokrasi, kenapa malah

Ist/dok pribadi
Ketua PWI Bangka Belitung, Muhammad Faturrahman. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) menjadi Undang-undang, kini mendapat protes keras dari kalangan pers di Provinsi Bangka Belitung.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bangka Belitung Muhammad Faturrahman mengatakan, adanya RKUHP dapat mengancam kebebasan pers.

"Di luar negeri yakni Amerika pun banyak protes bahwa undang-undang itu harus direvisi, karena itu sama saja dengan menjebloskan pers ke ranah pidana," ujar Faturrahman atau yang biasa disapa Boy, Rabu (7/12/2022).

Terkait produk jurnalistik, Boy mengungkapkan seharusnya dewan pers yang memiliki peran, untuk memberikan sanksi bila ada produk pers yang tak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Jadi untuk apa Mou kita dengan Polri dan Kejaksaan, produk berita itu harus melalui dewan pers jadi ketika disahkan dewan pers justru tidak bisa apa-apa lagi," katanya.

Boy mengungkapkan pemerintah untuk tidak alergi, terhadap kritikan wartawan yang memang pers berfungsi sebagai kontrol dalam pemerintahan.

"Kita jelas tidak setuju, ini jelas produk yang ingin mematikan ataupun merusak demokrasi kita. Kita ini negara demokrasi, kenapa malah demokrasi dibatasi," tegasnya.

"Kita ingin dikembalikan ke dewan pers, untuk RKUHP tidak bisa merubah sendiri tanpa ada komunikasi dengan pers yang malah jadi bablas nantinya," tambahnya.

Sementara itu satu diantara wartawan, Dony Farhum juga menyayangkan pengesahan RKUHP oleh DPR RI pada Selasa (6/12/2022) kemarin.

"KUHP terbaru ini kental mengesankan perlindungan kepada penguasa, ketimbang melindungi warga dari praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa," ucap Dony Farhum.

Dony Farhum yang juga memiliki sertifikasi utama mengatakan hadirnya KUHP, berpotensi menjadi pasal karet yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan pers.

"Ini bisa jadi alat penekan oleh rezim berkuasa, tak cuma di pusat bahkan oleh penguasa daerah, untuk menakut-nakuti jurnalis agar tumpul daya kritisnya. Pasal di dalamnya jelas mengancam kemerdekaan pers, karena karya jurnalistik bisa dikriminalisasi. Padahal awak media telah punya aturan dan pedomannya tersendiri, di dalam UU Pers No 40/1999," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved