Breaking News:

Bangka Belitung Memilih

Kursi untuk Bangka Belitung di DPR RI Masih Tetap Tiga, Pasca Penetapan DOB di Papua

Perppu Pemilu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
istimewa
Marwansyah, Direktur Yayasan Leksikal Babel 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perppu Pemilu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo  pada Senin 12 Desember 2022. 

Terkait hal tersebut, Direktur Yayasan Leksikal Bangka Belitung Marwansyah menyampaikan beberapa perubahannya.

Namun kendati ada perubahan alokasi kursi dan penambahan daerah pemilihan (dapil) tetapi itu hanya daerah provinsi di Pulau Papua yang mana masing masing provinsinya kini mendapat 3 alokasi kursi DPR RI, termasuk daerah otonom baru DOB yang baru dibentuk sehingga untuk dapil dan alokasi kursi Provinsi Bangka Belitung masih sama dengan Pemilu 2019 lalu.

"Babel provinsi untuk kursi DPR masih tetap dengan 3 alokasi kursi pasca Perppu dan dapil pun masih dapil Babel yang berubah hanya di DOB di papua. Meski kini total kursi DPR RI dari 575 menjadi 580 kursi pasca Perppu Nomor 1 tahun 2022"  ungkap Marwansyah dalam rilis yang diterima Bbangkapos.com, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Miris, Lahan Produksi Desa Bencah Sebanyak 30 Hektar Dijual Oknum Tak Bertanggung Jawab

Baca juga: Bantu Korban Gempa Cianjur, Pemkab Bangka Tengah Serahkan Bantuan Uang Hingga Donasi Bangun Masjid

Adapun kini perubahan itu, mulai dari perubahan empat daerah otonom baru (DOB) Papua, perubahan jumlah dapil juga di DOB baru hingga masa kampanye. 

Terdapat poin-poin perubahan yang disisipkan di antara pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Marwansyah, eks Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

Marwan,  mengurai beberapa poin perubahan atau penambahan pengaturan pemilu ke dalam Perppu Pemilu.

Diantaranya:

1. Penyisipan satu pasal diantara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam UU 7/2017 yaitu Pasal 10A tentang pembentukan KPU provinsi di DOB Papua.

2. Penyisipan satu pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 93 yaitu Pasal 92A tentang Bawaslu provinsi di DOB Papua.

3. Penambahan satu ayat dalam Pasal 117 yaitu ayat (3) yang berbunyi: ‘Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota’.

4. Penyisipan satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal yaitu ayat (2a) yang berbunyi: Persyaratan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan persyaratan kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf g,

untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi Peserta Pemilu tahun 2024.

5 Perubahan materi dalam Pasal 179 ayat (3) menjadi sebagai berikut: ‘Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu’.

6. Perubahan materi norma yang terdapat dalam Pasal 186 yaitu yang berbunyi: ‘Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh)’. Pada UU 7 Tahun 2017, kursi DPR sebanyak 575.

Baca juga: BREAKING NEWS, Saat Bermain di Kolong Bocah di Rambak Sungailiat Hilang, Diduga Tenggelam

Baca juga: Tenggelam di Kolong Timah Jelitik Sungailiat, Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Bocah

Baca juga: Dilaporkan Hilang, Bocah Warga Rambak Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolong Setelah 12 Jam

7. Pasal 243, ada penambahan satu ayat, yaitu khususnya ayat (5) yang berbunyi: ‘Dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemilu tatrun 2024, dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat’.

8. Perubahan materi norma dalam Pasal 276, khususnya ayat (1) yang awalnya kampanye dimulai 3 hari setelah DCT (daftar calon tetap) ditetapkan, kini menjadi 25 hari dan 15 hari pasangan capres-cawapres setelah ditetapkan.

Perubahan norma dalam ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita/Rilis)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved