Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Lembaga Demokrasi Lokal Babel Soroti PPS Tidak Seharusnya Rangkap Pekerjaan, Ini Tujuannya

Setidaknya jangan memiliki rangkap jabatan (pekerjaan,-red), karena rangkap jabatan itu terkadang dilakoni oleh masing-masing penyelenggara

Editor: Iwan Satriawan
istimewa
Direktur Lembaga Demokrasi Lokal Bangka Belitung, Marwansyah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Lembaga Demokrasi Lokal Bangka Belitung, Marwansyah mengingatkan agar pada tahapan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, sedapat mungkin tidak ada pelamar yang rangkap pekerjaan.

Marwansyah mengatakan, KPU kabupaten/kota harus memastikan persyaratan calon yang harus dipenuhi oleh masing-masing pendaftar.

Persyaratan yang dimaksud oleh Marwansyah tersebut di antaranya syarat umur dan tidak terlibat partai politik.

"Lalu ada satu hal dalam persyaratan itu yang perlu ditekankan, ada yang namanya syarat calon itu bekerja sepenuh waktu," katanya kepada Bangkapos.com, Rabu (21/12/2022).

Menurut Marwansyah, syarat bekerja sepenuh waktu tersebut dapat diartikan tidak terbatas waktu dalam 24 jam.

Tujuan persyaratan tersebut menurut Marwansyah, untuk membuat setiap penyelenggara dapat konsentrasi dan fokus dalam tugas serta kewenangannya masing-masing.

"Setidaknya jangan memiliki rangkap jabatan (pekerjaan,-red), karena rangkap jabatan itu terkadang dilakoni oleh masing-masing penyelenggara baik itu PPS, PPK, mungkin juga tingkat kabupaten," kata Marwansyah.

Rangkap jabatan yang dimaksud oleh Marwansyah itu misalnya, PPS merangkap ASN, perangkat desa dan kerja-kerja profesi lainnya yang juga menuntut waktu dan fokus.

Marwansyah menilai, apabila PPS tidak rangkap pekerjaan maka dapat menghasilkan pemilu yang sukses dan berintegritas.

"Karena kalau mereka rangkap jabatan, di sisi lain ada tugas lain yang mereka harus lakukan, tentu itu akan menyita waktu," ucapnya.

Marwansyah menginginkan, tugas penyelenggara tidak dinilai bekerja hanya pada saat ada tahapan pemilu saja, tapi juga membutuhkan pikiran dan konsentrasi untuk ditekuni.

"Sekarang juga ada keilmuan sekolah strata dua terkait dengan kepemiluan. Berarti kan pemilu itu sesungguhnya adalah semacam profesi," katanya.

Marwansyah menyampaikan, meskipun kerja penyelenggara pemilu sudah mulai mengarah ke keprofesian, jangan sampai hanya dibatasi untuk orang-orang yang sudah berpengalaman saja.

"Maksud saya jangan dipersempit dengan hanya orang yang berpengalaman di bidang kepemiluan lah yang bisa jadi penyelenggara, nah, itu salah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ilmu kepemiluan seperti daerah pemilihan, daftar pemilih dan teknis pemungutan serta penghitungan suara itu semua bisa dipelajari oleh siapa saja asalkan disiplin. (Bangkapos.com/Sepri)


Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved