Breaking News:

Bangka Belitung Memilih

Masuk Tahap Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024, Bawaslu Babel Pastikan Lakukan Pengawasan

Saat ini Bawaslu Babel terus malakukan penguatan jajaran guna memastikan pengawasan agar sesuai dengan prinsip penyelenggaraan.

Penulis: Rifqi Nugroho | Editor: Novita
Ist/Dokumentasi Bawaslu Babel
Ketua Bawaslu Bangka Belitung EM Osykar (kanan) dan Ketua KPU Bangka Belitung Davitri. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung ( Bawaslu Babel) saat ini fokus awasi tahapan Pemilihan Umum ( Pemilu) yang masuk penataan daerah pemilihan ( dapil) dan alokasi kursi untuk 2024.

Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar, mengatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan.

"Sebagaimana tugas dan kewajiban Bawaslu dalam mengawasi tahapan dapil dan alokasi kursi, sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan," ujar Osykar saat dihubungi Bangkapos.com, Jumat (6/1/2023).

Menurutnya, saat ini Bawaslu terus malakukan penguatan jajaran guna memastikan pengawasan agar sesuai dengan prinsip penyelenggaraan.

"Kami sudah melakukan penguatan terhadap jajaran Bawaslu. Itu dilakukan agar, bisa fokus pengawasan dan memastikan penataan dapil dan alokasi kursi sesuai prinsip," imbuhnya.

Osykar mengatakan, fokus pengawasan saat ini adalah memastikan pelaksanaan penyusunan dan penataan dapil maupun alokasi kursi, dapat dilakukan dengan memperhatikan 7 prinsip yang diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, Bawaslu juga akan melihat mekanisme yang dilakukan, serta memastikan adanya keterbukaan.

"Bawaslu juga akan melihat mekanisme yang dilakukan oleh KPU dalam penataan ini, apakah sudah transparan, terbuka, dan melibatkan semua pihak," terangnya.

Terakhir, Osykar juga menyatakan alokasi kursi dalam pemilu legislatif harus sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan.

"Penentuan jumlah kursi itu sesuai dengan data agregat kependudukan kecamatan. Dengan memperhatikan jumlah penduduk yang berada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Itu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di mana diatur di dalam pasal 188," jelasnya. ( Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved