Anggaran Pilkada 2024 Dibebankan ke APBD, Diperkirakan Telan Hampir Rp0,5 Triliun Dana APBD

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan membebankan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APNB) dari masing-masing daerah.

Akademsi sekaligus Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi membeberkan secara nasional penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 41,26 Triliun.

"Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak," kata Suhardi.

Dia memperkirakan di Bangka Belitung (Babel), setidaknya hampir Rp0,5 Triliun dana APBD akan tergerus pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Dengan kalkulasi rata-rata KPUD/Bawaslu pemkab/pemkot mengusulkan kebutuhan anggaran penyelelenggaranan pemilu sebesar 30 miliar, maka secara keseluruhan porsi APBD 7 kab/kota pada 2024 akan tergerus Rp210 miliar, dan dari APBD provinsi sekitar Rp260 miliar," katanya.

Dia tak menampik dana tersebut tidaklah sedikit dengan kapasitas fiskal daerah yang masih belum maksimal, apalagi kebutuhan dana pembangunan yang menjadi prioritas juga masih sangat besar.

"Tentu dengan adanya Pilkada serentak 2024 ini, anggaran pembangunan sektor lainnya tidak dapat berjalan massif seperti biasanya.

Jangan sampai hiruk-pikuk pemilu dan pilkada serentak 2024, justru menegasikan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Apalagi kondisi ekonomi global maupun nasional 2023 dan 2024 tidak menentu, karena bayang-bayang kekhawatiran resesi," kata Suhardi.

Sasaran-sasaran priotitas pembangunan khususnya urusan dasar dan urusan wajib tidak boleh terabaikan.

Bagaimana pun Pilkada serentak ini mandatori dan telah diputuskan undang-undang, kebutuhan anggaran penyelenggaraan merupakan suatu keniscayaan.

"Tinggal tindakan anggaran pemprov/pemkab dan pemkot sebaiknya melakukan efisiensi dan efektivitas dan membangun sinergitas dalam pelaksanaan anggaran dan pembangunan, ketika ada kegiatan atau program yang sama hendaknya dapat disatukan pelaksanaannya.

Masing-masing pemda harus mengabaikan ego kedaerahan dan ego sektoral mereka agar anggaran dapat tepat sasaran dan memberikan multiplier bagi pembangunan perekonomian," katanya.

Bagi penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPUD pun demikian, hendaknya dicermati secara betul-betul dan sistematis kebutuhan dari anggaran Pilkada serentak, prinsipnya utamakan efektivitas, efisiensi dan outcome yang akan dicapai.

"Apalagi kalau kita perhatikan dari beberapa usulan KPUD yang sudah masuk pemda, anggaran yang diusulkan mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan anggaran pilkasa serentak tahun 2020.