Anggaran Pilkada 2024 Dibebankan ke APBD, Diperkirakan Telan Hampir Rp0,5 Triliun Dana APBD

Upayakan ada kepekaan sosial dalam usulan dan eksekusi anggaran, tentu harus tetap proporsional dengan beban tugas yang akan diemban," katanya

Pemprov Konsolidasi dengan Pemkab

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah provinsi Bangka Belitung (Babel) akan mulai menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tak hanya pemprov, hal ini juga berlaku bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Hingga saat ini pemerintah provinsi belum bisa membeberkan nominal besaran yang akan dianggarkan untuk Pilkada 2024.

"Pemda menganggarkan 40 persen dari kebutuhan dana Pilkada. Pada tahun ini, pemprov sudah harus mengalokasikan dana terkait kebutuhan Pilkada, wajib. 2023 sudah mula," ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani, Senin (30/1/2023).

Namun dalam penganggaran dana untuk Pilkada ini, pemprov harus melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten kota.

"Kita akan clear cair, masalahnya Pilkada akan diselenggarakan serentak, bupati dan walikota, maka kita menyarankan untuk sharing dana, berapa persen kabupaten, berapa persen provinsi," katanya.

Kesepakatan mengenai tugas masing-masing baik pemerintah provinsi dengan kabupaten kota perlu menjadi pembahasan.

"Yang pertama harus disepakati apa tugas masing-masing provinsi dan kabupaten kota, sebab akan berdampak pada mekanisme penganggaran.

Kedua, karena ini pada lokasi yang sama, pemilih sama, TPS sama, cuma menambah waktu, tadi hanya nyoblos bupati, menambah waktu juga pencoblos memilih gubernur. Itu harus disepakati berapa dikeluarkan pemprov dan kabupaten kota," jelasnya.

Dengan difokuskan penganggaran untuk Pilkada, Fery menekankan anggaran untuk pembangunan tidak bisa seoptimal biasanya.

"Masalahnya adalah , praktis tahun depan itu, kita tidak terlalu banyak belanja untuk penganggaran yang lain-lain, karena sudah cukup besar anggaran itu.

Kami tidak bisa mendahului berapa anggaran untuk Pilkada tapi hampir seluruh kabupaten kota, sebab kalau Pileg dan Pilres itu dari pusat. Jadi 2024 itu tidak terlalu banyak anggaran untuk pembangunan," katanya.

Di sela-sela anggaran yang harus difokuskan untuk Pilkada, pemerintah provinsi juga harus menganggarkan dana untuk belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).