Pariwisata Sektor Unggulan?

Oleh: Yan Megawandi - Widyaiswara Ahli Utama di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BILA tak ada aral melintang, Selasa (31/1/2023), akan dilakukan musyawarah daerah (musda) pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah organisasi yang mestinya memberikan sumbangan cukup bermakna bagi perkembangan dunia kepariwisataan kita yang belum terlalu menggembirakan kiprahnya. Agak sulit membayangkan bagaimana sebuah destinasi pariwisata akan berkembang dengan baik bila para pengusaha penginapan dan restoran tidak sejalan dengan pengambil kebijakan.

Biasanya hal yang paling menarik perhatian media dalam sebuah musda ialah siapa yang akan bertanding sebagai ketua umum. Kalau soal program biasanya akan diperbincangkan belakangan. Mirip-mirip juga dengan kejadian pemilihan kepala daerah, atau malah kepala negara. Yang penting sosoknya dahulu. Visi, misi, dan program atau apa saja yang akan dilakukan adalah urusan yang tak terlalu menarik untuk diperbincangkan di awal. Karenanya tak heran bila dalam pidato pengukuhan guru besar pertama yang dilahirkan di rahim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prof Ibrahim, minggu yang lalu, soal politik identitas merupakan hal yang sangat kekinian dan juga menawan.

Sayangnya atau malah untungnya sampai dengan penutupan pendaftaran calon ketua PHRI Babel tampaknya belum terlalu diminati banyak orang. Buktinya sampai batas akhir pendaftaran hanya satu nama yang mengajukan diri. Ia pemain lama yang muncul dengan berbagai gebrakan baru. Tidak saja di kalangan usaha kepariwisataan, tetapi juga di jagat kepemudaan, politik, dan ekonomi provinsi ini. Bambang Patijaya atau yang sering disapa dengan BPJ. Seorang pebisnis, politisi dan juga penggemar olahraga dari Sungailiat yang kemudian menjadi salah seorang legislator Golkar anggota komisi VII di Senayan.

Sebagai satu-satunya orang yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum PHRI Babel maka tak sulit meramalkan dirinya akan kembali tampil sebagai nakhoda PHRI ke depan. Persoalannya adalah apa saja yang sebaiknya digarap oleh BPJ dan teman-teman di kepengurusan nantinya?

Salah satu hal yang menjadi kegamangan dalam membicarakan kepariwisataan Babel adalah perhatian pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah. Kita di Kepulauan Bangka Belitung hampir memiliki berbagai persyaratan untuk dapat memajukan dunia kepariwisataan dengan lebih cepat dan masif. Namun, sayangnya seperti yang disampaikan oleh BPJ ketika diminta pendapatnya menjelang HUT ke-22 Provinsi Babel, November silam. Bagaimana membentuk ekosistem pariwisata yang sehat merupakan tantangan yang dirasakan mendesak saat ini.

Ekosistem kepariwisataan yang sehat tersebut bermula dari adanya sikap pemilik kebijakan di daerah. Mengapa pemerintah harus terlibat dalam kepariwisataan? Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, secara politik karena pariwisata bersifat lintas daerah dan sektor yang hanya bisa dijangkau dengan kewenangan lebih luas. Kedua, karena bersifat lintas daerah dan tempat serta kepentingan serta terdiri dari tempat-tempat yang bersejarah, penting secara lingkungan maka diperlukan upaya-upaya pelestariannya. Ketiga, alasan ekonomi karena adanya industri pariwisata yang dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi daerah yang dikunjungi, dan untuk memaksimalkan keuntungan itulah maka peran pemerintah diperlukan (Mill dan Morrison : 1985).

Bila menyimak berbagai dokumen perencanaan baik di jangka menengah maupun jangka panjang daerah maka terlihat bahwa pariwisata diarahkan sebagai salah satu sektor unggulan daerah yang digadang-gadang akan menggantikan sektor pertambangan ke depan. Artinya, pariwisata semestinya memperoleh perhatian yang lebih dalam berbagai kebijakannya, mulai dari membuat kerangka organisasi, memilih orang yang menggerakkannya, serta merencanakan kebijakan dan anggarannya. Namun, kenyataanya tidak selalu sejalan dengan rencana dan pemikiran orang kebanyakan.

Dalam penempatan personel saja misalnya, pernah terjadi pergantian kepala dinas yang mengelola kepariwisataan sampai tiga kali dalam setahun. Entah ini eksperimen atau trik manajemen SDM. Hal tersebut setidaknya memperlihatkan kekurangseriusan dalam menempatkan personel. Meskipun penempatan SDM salah satu hal itu sangat penting di pariwisata.

Pemilihan bentuk organisasi yang tepat juga diakui merupakan syarat dalam meningkatkan kinerja. Penggabungan urusan yang cukup membingungkan dan membuat tidak fokus seperti yang ada selama ini. Setidaknya ada empat urusan yang dikelola oleh seorang kepala dinas di tingkat provinsi, yaitu pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Ternyata ada satu urusan lagi yaitu ekonomi kreatif. Pertanyaannya bagaimana membuat semuanya akan jadi lebih fokus? Padahal, sekali lagi pariwisata adalah sektor unggulan.
Tentu penggabungan organisasi seperti ini akan menghasilkan efisiensi pada satu sisi. Akan tetapi, menangani urusan publik bukanlah semata-mata memproduksi efisiensi. Pada titik tertentu juga sangat perlu memperhitungkan efektivitas kebijakan yang dibuat.

Dampak yang segera dapat dilihat dari penggabungan organisasi itu adalah pada ketersediaan anggaran. Dalam bahasa yang disampaikan oleh BPJ bahwa bagaimana membentuk ekosistem pariwisata yang sehat bila anggaran untuk dinas pariwisata tidak pernah lebih besar daripada Satpol PP, lalu dinas pariwisata digabung dengan dinas lain (https://bangka.tribunnews.com/2022/11/21).

Barangkali yang dimaksudkan BPJ bukanlah bahwa Satpol PP tidak penting, tetapi setidaknya menggambarkan keseriusan pemerintah daerah. Lalu pertanyaannya benarkah sektor pariwisata adalah sektor unggulan kita?
Tentu dengan sejumlah masalah yang disampaikan bukan membuat kita kecewa dan berputus asa, namun sebaliknya mesti lebih bersemangat, lebih cerdik, dan kreatif dalam menyikapi perkembangan lingkungan yang ada. Upaya taktis misalnya yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi isu pembatalan sebagai tuan rumah G20 di Pulau Belitung akhir tahun lalu memperlihatkan bahwa sepanjang ruang untuk berkomunikasi dibuka maka harapan untuk menyelesaikan semua masalah akan lebih baik.

Apa pun yang akan dilakukan tentu tidak mudah, namun sikap terbuka serta keinginan mendengarkan suara-suara yang sering tidak diteriakkan dengan kemarahan dan penuh emosi justru sering menjadi penyambung kelangsungan saling pengertian. Untuk teman-teman PHRI Kepulauan Bangka Belitung selamat bermusyawarah...Salam Takzim. (*)