Dirgahayu Kepulauan Bangka Belitung 'Provinsi Wartawan'

Agenda pengundangan semula diasumsikan bisa lebih cepat, seperti halnya dengan proses UU Banten yaitu tiga minggu setelah ketok palu. Apalagi putra Babel Yusril Ihza Mahendra saat itu menjadi Menteri Hukum dan Perundangan.

Pengalaman Banten yang proses cepat, maka kami memprediksi UU Babel bisa selesai awal Desember 2000 dan bisa diresmikan awal Januari 2001.

Maka lagi-lagi "kami" Tim Percepatan mempersiapkan tanggal peresmian Babel agar jatuh pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2001.

Bupati Bangka Eko Maulana Ali dan Walikota Pangkal Pinang Sofyan Rebuin sudah diinfokan agar bersiap-siap menjadi tuan rumah yang bakal heboh menyambut hari bersejarah mutasi kasta Kabupaten menjadi Provinsi.

Rencana peresmian Babel hari Jumat tanggal 5 Januari saya promosikan sebagai Jumat berkah, hari baik penghulu dari semua hari, hadiah tahun baru, hari bagus memulai kerja di awal tahun dengan semangat baru di provinsi baru.

Tidak banyak yang tahu mengapa saya mendorong tanggal 5 Januari sebagai Hari Peresmian Babel. Agaknya banyak yang tidak "ngeh" kalau tanggal tersebut sama dengan Hari Kelahiran PPP, Partai Ka'bah.

Sayangnya setelah lewat 20 hari sejak ketok palu, Presiden Abdurachman Wachid belum juga menandatangani UU ttg Babel. Kami di Jakarta mulai gelisah. Situasi politik nasional mulai gaduh. Isue impachment Presiden mencuat. Hampir tiap hari ada demo ekor "bulog-gate" dan silang pendapat semakin tajam di tingkat nasional.

Sebagai Kordinator Tim Percepatan Presedium Pembentukan Provinsi kami memanfaatkan jaringan, membangun lobi dan cari info ke berbagai arah. Kadang-kadang dapat info kurang bagus membuat badan menjadi lemas.

UU Babel diisuekan bisa 'tertahan" yang dikaitkan dengan Menkumdang Yusril mulai sering "berbeda" pandangan dengan Presiden Gus Dur.

Tim Pokja Percepatan (Bedepeng) hampir setiap waktu berkomunikasi dengan Sekjend Depdari Amur Muchasyim, mendesak agar UU dipantau ke Sekneg. Kami juga menitip ke Menteri BUMN Rozi Munir agar bisa "menuntun" Gus Dur teken UU Babel di tengah suhu politik yang "panas-dingin".

Alhamdulillah, tanggal 27 Desember UU No. 27/2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung diundangkan dalam Lembaran Negara atau hampir 40 hari sejak ketok palu. Sebuah masa penantian yang menggelisah di tengah suasana politik nasional yang runyam.

Dengan demikian peresmian tidak mungkin dilakukan tanggal 5 Januari, karena Kepres Penetapan Carteker Gubernur baru akan diajukan Januari. Kendati begitu, orang Babel sudah plong UU Babel sudah sah, diundangkan.

Awal Februari 2001 Kepres tentang penunjukan pejabat Gubernur Babel sdh keluar. Kami mengkonsultasikan jadwal peremian Babel ke berbagai pihak. Saya melobi Sekjend Kemendagri yang sudah ditetapkam sebagai pejabat gubernur serta mengusulkan pelantikan di hari Jumat berkah tanggal 9 Februari 2001 dengan pertimbangan hari baik, penghulu hari dan tanggal yang sama dengan HUT PWI sekaligus bentuk penghormatan peranan wartawan yang berjuang di garis depan.

Sekjend Depdagri/Pj. Gubernur Amur Muchasyim memahami aspirasi itu. Saya memang sudah lama kenal dan berteman dengan Amur Muchasyim. Beliau adalah mantan Kepala Biro Humas era Mendagri Rudini, pada saat saya salah satu wartawan yang bertugas di lingkungan Depdagri.

Kami juga membahas berbagai skanario sekiranya Mendagri tidak bisa hadir meresmikan dan melantik Pejabat Gubernur.

Pengalaman pengesahan UU di paripurna DPR yang tertunda membuat adanya skanario alternatif.

Salah satunya pelantikan Pj Gubernur oleh Mendagri dilakukan di Jakarta, atau pilihan lain dengan mempersiapkan Menteri Yusril Ihza Mahendra sebagai Mendagri ad-intreem, sebagaimana waktu ketok palu.

Ketika undangan peresmian Provinsi Babel sudah beredar luas, Kota Pangkal Pinang sudah berhias. Lapangan Merdeka sudah ditata, umbul-umbul sudah terpasang dari Bandara hingga Balai Kota pada tanggal 7 Februari 2001 (H - 2), masyarakat Babel dikejutkan pengumuman Presiden Abdurachman Wachid yang memberhentikan putra Babel Yusril Ihza Mahandra dari jabatan Menkumdang. Maka pupus sudah salah satu alternatif.

Padahal saat itu masyarakat ingin mengelu-elukan kehadiran Menteri YIM di hari "proklamasi" yang bersejarah di lapangan Merdeka Pangkal Pinang. Malangnya Prof. Yusril beserta sejumlah tokoh nasional yang disiapkan akan duduk di kursi VVIP batal hadir.

Maka peresmian Provinsi Babel Hari Jumat Barakah 9 Februari 2001 dilakukan Mendagri Soerjadi Soerdidja dengan sangat tergesa-gesa, dalam upacara yang berlangsung kurang dari 1 jam. Mendagri segera bergegas ke Bandara untuk terbang kembali ke Jalarta karena situasi politik nasional genting, Presiden Abdurachman Wachid merombak Kabinet.

Catatan tentang wartawan yang berperan sebagai lokomotif perjuangan ini terpaksa saya beberkan, karena justru kini mereka terpinggirkan dalam sejarah. Apalagi nama-nama mereka tidak pernah ada dalam SK Presedium.

#Dirgahayu Provinsi Kepulauan Babel.

Dirgahayu Provinsi Wartawan. (*)