Bahas WPR, Wakil Ketua DPRD Babel Sebut Pj Gubernur Bakal Panggil Tujuh Kepala Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi, mendukung terkait keinginan Pj Gubernur Babel, yang ingin menata tata kelola timah di Babel.

Termasuk, keinginan Pj Gubernur Babel yang akan memanggil tujuh kepala daerah membahas aturan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar dapat diterapkan di Babel.

"Ia akan melakukan rapat kerja dengan tujuh kepala daerah membahas WPR. Untuk mengambil langkah penyelamatan ekonomi, mengusulkan WPR. Sehingga masyarakat kedepan lebih aman dan tenang. 

Selama ini berlarut-larut, memang tidak kita usalkan dari kabupaten/kota. Ini akan diakomodir langsung, kalau WPR itu dibutuhkan, dari kita mendukung,"ucap Beliadi kepada Bangkapos.com, Selasa (28/2/2023) di tempat kerjanya.

Sementara, terkait tindakan sidak yang dilakukan Pj Gubernur Babel, ke gudang timah beberapa waktu lalu, dikatakan Beliadi. Sebagai bentuk tindakan tegasnya.

"Tadi Pj telah menjelaskan, terkait yang sedang ramai memang Pj sudah pernah menasehati, sampai tiga kali, dinasehati. Tapi bahasanya bikin Pj emosi. Sehingga dilakukan penegakan hukum, Tetapi setelah ini, kalau untuk masyarakat kecil, asal tidak di Hutan Lindung, kalau bisa di dalam KP Timah, tidak melakukan razia, karena mendekati bulan puasa,"kata Beliadi.

Beliadi, menjelaskan Pj Gubernur Babel, memahami kondisi masyarakat Babel, yang sepenuhnya masih mengandalkan timah dalam menggerakkan perekonomian.

"Ia tahu ekonomi harus terjaga, semua masyarakat Babel masih menambang timah,  kita lebih ke pembinaan, bahasanya lebih persuasif," lanjutnya.

Diberitakan, sebelumnya Upaya yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin untuk menata kelola timah sesuai dengan aturan mendapat reaksi beragam, ada yang mendukung dan ada pula sebaliknya.

Namun Dirjen Mineral dan Batubara ini tak mempermasalahkan reaksi masyarakat akan upaya-upaya yang dilakukannya.

"Doakan saja ini berjalan dengan baik, saya sama sekali tak berniat buruk terhadap masyarakat, bahwa ada yang bereaksi menurut saya itu, wajar-wajar saja, tapi silahkan disampaikan kepada masyarakat mari kita jadikan timah ini sebagai berkah semaksimal mungkin," ujar Ridwan, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut, dia menyebutkan apabila ada pihak-pihak yang tak setuju, pemerintah provinsi siap memfasilitasi untuk mencari solusi yang baik.

"Kalau ada sekarang yang terganggu, cobalah cari jalan, kami memfasilitasi, tapi carilah jalan untuk melakukannya dengan lebih baik (sesuai aturan-red) pertanyaan saya, misalnya soal penggorengan ini, apa sih salahnya dilakukan di kawasan smelter," katanya.

Namun, Ridwan menegaskan tata kelola timah memiliki aturan dan diharap dapat diikuti oleh semua pihak. (Bangkapos.com/Riki Pratama)