Profil KA Tajuddin Calon Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Deputi Bidang Hukum di BPIP RI

BANGKAPOS.COM - Nama Kemas Akhmad Tajuddin atau dikenal juga KA Tajuddin mendadak jadi perbincangan hangat di dunia politik Bangka Belitung.

Ya, nama KA Tajuddin mencuat saat disebut-sebut menjadi salah satu calon pengganti Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin yang sebentar lagi pensiun.

Sebagai informasi, PJ Gubernur Ridwan akan purna tugas pada Maret 2023.

Baca juga: Profil Naziarto Calon Penjabat Gubernur Bangka Belitung: Riwayat Jabatan, Pendidikan, Harta Kekayaan

Baca juga: Tiga Mantan Wartawan Diusulkan Jadi Calon Pj Gubernur Babel, Yan Megawandi Ingat Tulisan Emron

Tajuddin bersama dua politisi lain yakni Naziarto dan Yan Megawandi pun digadang-gadang sebagai orang berikutnya yang akan duduk di kursi pemimpin Provinsi penghasil timah terbesar ini.

Lantas siapa sosok KA Tajuddin?

Dilansir dari berita bpip.go.id, KA Tajuddin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tajuddin dipilih setelah sebelumnya mengikuti seleksi secara terbuka.

Seleksi itu diikuti 32 peserta dari berbagai instansi pemerintah dan telah mengikuti sejumlah rangkaian seleksi.

Sebelumnya, nama Tajuddin sudah akrab didengar di pemerintahan Bangka Belitung.

Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kominfo Babel dan Kepala Dinas Perhubungan Babel.

Dikutip dari berita Bangkapos.com sebelumnya, Tajuddin juga pernah menjadi seorang wartawan di Sumatera Selatan.

Hal itu diungkap calon Penjabat Gubernur lainnya, Yan Megawandi.

"Kalau tidak salah dulu beliau di Suara Rakyat Semesta," kata Yan Megawandi saat dihubungi Bangkapos.com via telepon.

Kemas Akhmad Tajuddin hingga saat ini aktif di BPIP RI dengan menggelar berbagai gebrakan untuk lebih menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih masif di masyarakat.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berharap tetap exist walaupun pemerintahannya terus berganti dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.