Korupsi Bansos, KPK Geledah Kantor Kemensos, 6 Orang Ini Dilarang ke Luar Negeri

BANGKAPOS.COM - Kantor Kementrian Sosial (Kemensos) RI digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Kemensos RI sendiri sudah jadi bidikan KPK sejak beberapa tahun lalu.

Adapun KPK sebelumnya juga melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

Perkara korupsi tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5/2023) dilansir dari Kompas.com.

Ali belum mengungkap lebih lanjut apakah penggeledahan itu masih berlangsung atau sudah selesai. Ia juga belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut terkait upaya paksa tersebut. 

KPK sebelumnya menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia.

KPK menduga, dalam korupsi tersebut, terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu. Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Namun, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Sosok Kuncoro Wibowo sudah disorot usai ia mendadak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kuncoro baru diangkat jadi Dirut Transjakarta pada Januari 2023. Tak lama berselang, ia tiba-tiba mengajukan pengunduran diri 13 Maret 2023.

Ia baru menjabat selama lebih kurang dua bulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun langsung dituding kecolongan. Bagaimana tidak, berita pencegahan bepergian ke luar negeri Kuncoro tersiar tak lama setelah ia mengundurkan diri.

Kuncoro kini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemensos Pastikan Risma Tidak Diperiksa KPK

Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, memastikan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Don mengungkapkan kasus ini terjadi sebelum Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan udah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Menurut Don Rozano, kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK tidak terkait dengan Risma.

Saat itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret, dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.

Pada saat penyidik KPK datang, Don Rozano mengungkapkan Risma sedang melakukan rapat.

Meski begitu, Don Rozano mengakui terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Geledah Kantor Kemensos RI Terkait Dugaan Korupsi Beras Bansos"