Lembaga Penyiaran dan Pemilu 2024

Oleh: Yudi Septiawan - Komisioner KPID Kepulauan Bangka Belitung

SAAT ini, banyak media baru bermunculan yang muatan informasinya makin tidak terkontrol. Dari isu sosial, politik, budaya, hingga pendidikan menjadi bahasan yang tak lekang menjadi konsumsi publik sehari-hari. Hal ini menjadi sinyal bahwa era digital sudah makin nyata.

Sebagai penikmat berita, masyarakat harus cerdas memilah dan memilih berita yang akurat dan terpercaya. Kampanye literasi media menjadi agenda penting setahun terakhir dengan tujuan agar masyarakat Indonesia, khususnya di Bangka Belitung mendapatkan informasi yang aktual.

Peran Lembaga Penyiaran dalam Pemilu 2024

Menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, banyak berita seputar pemilu berseliweran di media, baik media cetak maupun media elektronik. Fenomena ini merupakan hal yang lumrah karena pesta lima tahunan tersebut merupakan pesta demokrasi rakyat di negeri ini. Negara Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan pemilih aktif (sementara) mencapai 205 juta jiwa, hiruk pikuk Pemilu 2024 akan sangat menarik untuk dinantikan.

Sayangnya, setiap kali pemilu bergulir, kerap kali kita jumpai ada pemilih yang abstain (golput). Data terakhir menunjukkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, golput ada di angka 19,24 persen (Lembaga Survey Indonesia, 2019). Walaupun cenderung menurun dari Pilpres 2014 yang berada di angka 30,42 persen, namun hal ini menjadi catatan kritis agar angka golput di Pemilu 2024 bisa terus menurun. Makin turunnya angka golput, maka makin baik pula iklim demokrasi di negara ini.

Dalam upaya menekan angka golput, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah tentu akan ikut andil. Hal ini sejalan dengan hasil rapat antara KPI Pusat dengan Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Januari 2023 silam yang menyatakan bahwa KPI Pusat dan KPID seluruh Indonesia akan ikut menyosialisasikan Pemilu 2024 melalui Lembaga Penyiaran, baik TV maupun radio, secara masif dan akurat.

Selain itu, KPI baik di pusat maupun daerah akan bergotong royong dalam melakukan pengawasan siaran digital, mengingat saat ini Indonesia telah beralih sistem dari siaran TV analog ke TV digital. KPI Pusat juga menerima informasi tentang keberadaan TV digital di daerah dan telah siap untuk menyelenggarakan siaran digital terkait pemilu, termasuk juga siaran iklan.

Oleh sebab itu, KPI yang dalam hal ini mengawasi lembaga penyiaran akan melakukan sinergi dengan lembaga penyiaran di daerah-daerah agar informasi terkait pemilu, baik sosialisasi, kampanye, ataupun hal-hal yang bersifat kepemiluan, dapat dikontrol dan difilter semaksimal mungkin. Dengan kontrol yang baik, maka masyarakat, khususnya di Bangka Belitung, akan mendapatkan informasi yang akurat juga. Yang pasti, no hoax!

Pembekalan Literasi bagi Pemilih Muda

Selain menggandeng lembaga penyiaran sebagai filter informasi untuk publik, KPI khususnya KPI Daerah (KPID) Kepulauan Bangka Belitung juga gencar melakukan sosialisasi literasi media di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah atas dan sederajat.

Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari KPI yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (pasal 3 ayat 3) PKPI 2022, maka KPI dan KPID juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, salah satunya literasi media ke sekolah-sekolah.

Tentu hal ini menjadi langkah konkret KPID Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pemahaman terkait Pemilu 2024 serta berita bohong (hoaks) kepada pemilih muda. Pemilih muda sangat rentan akan hoaks. Dengan persentase mencapai 60 persen, pastinya para pemilih muda ini harus dikawal dengan literasi media yang baik pula. Tujuannya agar mereka bisa memilih informasi dengan bijak.

Walaupun masih delapan bulan lagi, namun KPID Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan KPID Goes to School ke beberapa SMA/SMK/MA di Pulau Bangka dan Belitung. Langkah ini akan terus dilakukan secara masif agar peran KPID sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang bisa berkontribusi positif dalam menyongsong Pemilu 2024 yang adil dan transparan! (*)