Pemimpin Penyejahtera Publik

Oleh: Rusmin Sopian - Penulis yang Tinggal di Toboali

PEMIMPIN menjadi hebat bukan karena kekuatannya, melainkan karena kemampuannya memberdayakan orang lain. Begitulah pesan John C Maxwell.

Jalanan masih berkabut. Dalam perjalanan turun ke kota, setelah istirahat di Kaliurang, daerah perbukitan di bawah lereng Gunung Merapi, kendaraan Sri Sultan dihentikan oleh seorang nenek yang tampak kepayahan menggendong bakul berisi dagangannya.

Sri Sultan turun dan membukakan pintu belakang mobil Hardtop-nya. Membantu mengangkat barang dan memapah si nenek naik. Kelihatannya si nenek mengira yang dinaikinya kendaraan umum.

Ketika sampai depan Pasar Beringharjo, di tengah kota, si nenek minta diturunkan. Sri Sultan pun membantu menurunkan barang. Pagi itu suasana cerah meliputi kota. Dan saat itu pula si nenek baru menyadari telah nebeng mobil Sri Sultan, yang bergegas naik lagi ke mobil, menuju Keraton Yogyakarta, jaraknya sekitar dua kilometer dari Pasar Beringharjo. Konon si nenek langsung lemes nyaris pingsan.

Harkat dan martabat kepemimpinan Sri Sultan sebagai salah satu founding father Indonesia dan ketulusan pengabdian beliau untuk bangsanya kemudian dibukukan: Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Buku ini disusun oleh Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Lustiniyati Mochtar, S. Maimoen. Penyuntingnya adalah Atmakusumah.

"Buat apa sebuah takhta dan menjadi raja apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat,"
Kalimat lugas itu disampaikan pewaris takhta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengatasi ilusi dunia berupa status kebangsawanan, aristokrasi, dan simbol-simbol lain yang menyertainya. Lantas menjadi bagian dari kepentingan publik. Mereka membebaskan diri dari belenggu statusnya sebagai raja, engaged dengan rakyat yang mereka pimpin.

Sebagaimana kata Ernest Hemingway, "true nobility is being superior to your former self." Bukankah masih jarang kita dapati pimpinan (ditakuti karena jabatan) yang memiliki courage meraih true nobility, sungguh-sungguh mau memenangi diri sendiri dan mindset lama, untuk menjadi pemimpin sejati (dihormati karena melakukan hal-hal benar secara tepat).

Dalam rapat-rapat para pimpinan (yang ditakuti karena jabatan dan kekuasaan ) dengan mindset lama biasanya akan mengatakan, "Jangan datang ke saya dengan persoalan, tapi bawa solusi." Atau, "Kita akan melakukan perubahan mendasar, saya minta semua orang bekerja lebih baik." Sebulan bahkan mungkin tiga bulan kemudian, si pimpinan akan marah-marah lagi karena banyak orang masih bekerja dengan cara lama. Organisasi mengalami stagnasi.

Kenapa? Karena sebagai pimpinan dia masih berperilaku sering berang, mudah menyalahkan anak buah, serta tidak konsisten jadwalnya untuk memimpin rapat. Di tengah rapat, tangannya juga aktif membuka notifikasi di ponsel pintarnya. Bahkan terkadang menghabiskan waktu sekian menit mengungkit-ungkit masa lalu, mencari kambing hitam.

Pimpinan berperilaku seperti di atas menjadikan dunia yang indah dan maha luas ini menyempit, menjadi penjara baginya. Dia terpenjara oleh ego, arogansi, bahkan mungkin juga stigmatized.

Pimpinan dengan gaya perilaku seperti di atas tadi memang belum jadi pemimpin sejati, walaupun jabatannya tinggi. Jiwanya terbelenggu oleh kenyamanan lingkungan dan ilusi yang diciptakannya sendiri.

Ketika raja-raja yang sebenarnya, seperti Sri Sultan HB IX dan Sri Sultan HB X, berhasil merdeka dari belenggu kebangsawanan, belakangan ini di institusi-institusi pemerintahan, ada pimpinannya yang malah cenderung ingin jadi raja dan ratu, memenjarakan diri dalam jabatan (fasilitas dan kemewahan) yang menyertainya.

Mereka seperti membangun feodalisme baru. Seolah-olah dengan memiliki jabatan, martabat mereka tereskalasi di mata publik. Memperlakukan amanah sebagai milik pribadi. Seakan-akan kekuasaan itu seumur hidup. Memperlakukan jabatan sebagai aset untuk mengeskalasi martabat diri pribadi, keluarga, dan kolega. Sementara itu, prestasinya NOL (0) besar untuk warganya.

Tampaknya kita perlu belajar dari Sri Sultan Hamengku IX, founding father yang memperlakukan kekuasaan untuk kesejahteraan warganya. Bukan untuk menegaskan dirinya seorang penguasa dan raja. (*)