Capaian PAD Belum Maksimal, Pimpinan DPRD Babel Minta OPD Lebih Kreatif Cari Potensi Pendapatan Lain

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, mengingatkan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) dan Pj Gubernur Bangka Belitung agar hati-hati dan fokus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran.

"Di mana saat rapat Badan Anggaran saya mememukam ada penurunan PAD Rp 30 miliar lebih dari tahun 2022. Penurunan PAD ini dinilai bukan hal yang mengembirakan. Tapi adalah hal harus mendapat perhatian khusus, walau Bakuda menjawab ini masih sehat. Saat saya tanya apakah keuangan Babel masih sehat mereka jawab sehat. Namun saya merasa ini tidak sehat," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, Rabu (16/8/2023).

Ia menambahkan, dihampir semua provinsi di Jawa dan Sumatera PAD-nya meningkat, dari tahun 2022. Tetapi Babel yang turun mencapai Rp 30 miliar. 

"Maka saya sarankan ke pada Bakuda dan Pj jangan lengah terhadap sumber pendapatan dan saya sarankan Bakuda lebih kreatif lagi mencari dan menggali sumber-sumber PAD," lanjutnya.

Politikus Gerindra ini, meminta adanya, peningkatan atau pengoptimalkan sektor yang sudah berjalan. 

Maupun mencari sumber pendapatan baru yang dapat diambil. Selain pajak kendaraan bermotor (PKB), masih menjadi unggulan.

"Ini berarti sektor lain baik dibidang pertambangan, perikanan, pertanian dan industri lain belum ada peningkatan," katanya.

Selain itu, dirinya menyarankan agar KSOP Pangkalpinang segera naik kelas, sehingga ketika kapal besar masuk Pas Besar atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonase koror lebih dari GT 7 dapat dilakukan di Bangka Belitung.

"Pelabuhan segera dibenahi dan sarana cold strorage segera lengkapi di pelabuhan. Standar pelabuhan dibaguskan, agar ekspor udang tidak lagi dari Lampung atau Jakarta," mintanya.

Untuk mewujudkan itu semua, dikatakan Beliadi, harus dimulai, walaupun berat.

"Saya juga mengusulkan agar pasar timah tidak lagi lewat ICDX dan JFX karena tidak ada dapat apapun kita, dari dua jasa pasar timah ini. Pemerintah mulai punya jasa pasar timah sendiri yang sahamnya. Kalau boleh milik Pemprov Babel dan ada di Babel sehingga dapat hasil dari jasa pasar bursa timah ini," sarannya.

Ia meminta, agar adanya optimalisasi bagi hasil ekspor CPO kelapa sawit, begitu juga bagi hasil dari pajak ekspor timah diminta ke pusat dan lain-lain yang belum tergalih.

"Jangan sedikit-sedikit payah, susah kalau dicoba tidak dilakukan. Sehingga terjadi seperti sekarang PAD Babel turun Rp 30 miliar lebih, karena kurang inovasi dan kurang kreativitas dalam meningkatkan PAD," tegas Beliadi Ketua DPC Gerindra Belitujg Timur ini.

Jadi Prioritas

Berdasarkan hasil rapat antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pada 14-15 Agustus 2023.

Terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) yakni terkait pendidikan dan kesehatan. 

"Ada beberapa hal yang perlu pencermatan dan perhatian lebih dari Pemprov Babel dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, yakni kegiatan yang ada di dinas pendidikan dan kesehatan," ungkap Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi.

Hal ini menurutnya sejalan dengan agenda prioritas Pj gubernur, misalnya dari sisi kesehatan yang diprioritaskan untuk mengentaskan stunting yang ada di Babel, sehingga mencapai target nasional yakni 14 persen. 

"Yang mana, anggaran tersebut dianggarkan untuk pengefektifan kegiatan langsung di lapangan yakni desa-desa. Dalam hal ini, Pemprov Babel akan memberikan bantuan berupa makanan tambahan, suplemen, serta pemberian insentif untuk para kader,"  sarannya.

Selain itu, mengenai sektor pendidikan menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam perubahan anggaran ini, ialah karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Babel tergolong rendah. 

Untuk itu, Pemprov Bangka Belitung ingin menaikkan IPM tersebut lewat pendidikan. Tak hanya itu saja, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan lainnya. 

"Kemarin di setiap PPDB itu, terjadi kekurangan kelas, kursi dan lainnya. Maka dari itu kita fokuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memprioritaskan pendidikan pada anggaran Tahun 2023 ini, agar di Tahun 2024 tidak terjadi kembali hal yang serupa," tegas Suherman.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)