Tahun Depan Dewan Babel Minta Pemprov Bangun Sekolah Baru, Tak Ingin Polemik PPDB Kembali Berulang

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi, memastikan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 mendatang, tidak terjadi kembali polemik, terkait kekurangan kelas, kursi atau rombel.

Hal ini, dipastikan DPRD Babel, karena telah mendesak Dinas Pendidikan Babel untuk membangun sekolah baru pada setiap daerah yang memerlukan tambahan sekolah.

Ditegaskan, berdasarkan hasil rapat antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Babel 

Dilakukan dari 14-15 Agustus 2023 terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023.

"Kemarin itu paling alot di pendidikan karena kita tahu PPDB setiap tahun bermasalah, sehingga minta jaminan kepastian ke Dinas Pendidikan Babel dan tim anggaran agar ada sekolah SMA baru," kata Herman Suhadi kepada Bangkapos.com, Jumat (18/8/2023).

Sekolah yang dapat dibangun, kata Herman, seperti SMA 2 Sungailiat, SMA 1 Simpang Katis, SMA 1 Jeriji dan SMA 5 Pangkalpinang, diminta pada APBD induk Februari 2024 harus dapat dibangun.

"Karena PPDB pada Juli 2024, kita minta pada APBD induk februari 2024 harus dibangun dan mudah-mudahan bisa menerima semua siswa," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Herman menambahkan, dalam proses pembangunan sekolah baru ini, tidak ada kendala. Hanya saja proses administrasi yang harus cepat dilakukan dinas pendidikan

"Tidak ada, hanya proses administrasi di diknas untuk anggaran ada dan cukup. Bahkan dari dewan sudah meminta antisipasi dari 2021 lalu. Saat itu mengusulkan untuk pembangunan satu SMA/SMK setiap kabupaten/kota, untuk antisipasi masyarakat banyak ingin sekolah negeri," jelasnya.

Ia menjelaskan, persoalan pendidikan ini diprioritaskan dalam perubahan anggaran, ialah karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Babel tergolong rendah dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Sehingga, dari alasan itu pemerintah ingin menaikkan IPM tersebut lewat pendidikan.

Terutama perbaikan pada, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di mana PPDB tahun 2023 banyak terjadi persoalan yang harus dievaluasi pemerintah.

Sehingga PPDB 2023/2024 nanti, terkait sekolah yang kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan lain dapat dilengkapi oleh pemerintah daerah.

"Kemarin di setiap PPDB itu, terjadi kekurangan kelas, kursi dan lainnya. Maka dari itu kita fokuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memprioritaskan pendidikan pada anggaran tahun 2023 ini, agar di tahun 2024 tidak terjadi kembali hal yang serupa," mintanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)