Penggunaan QR Code untuk Pembelian BBM Menuai Polemik, DPRD Bangka Belitung Nilai Tak Efektif

BANGKAPOS.COM,BANGKA --  Kebijakan Pertamina menggunakan QR Code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai banyak menuai polemik di masyarakat. 

Beberapa warga kesulitan membeli BBM jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Seperti dialami seorang warga Pangkalpinang, Mahendra.

Ia tidak dapat membeli BBM jenis pertalite di SPBU karena kuota sudah habis.

Saat kode QR Pertamina miliknya dipindai di dua SPBU Pangkalpinang, ternyata jatah pertalite 40 liter sudah habis dibeli oleh orang lain.

Padahal, hari itu dia belum membeli pertalite, tetapi sudah habis digunakan pihak lain melalui pencurian kode QR miliknya.

Menanggapi kejadian ini pihak Pertamina menyarankan agar pelanggan yang bersangkutan dapat melakukan refresh QR Code pada sistem di website yang sama ketika mendaftar dan mendapatkan QR Code baru.

"Jika pelanggan yang bersangkutan tidak merasa mengisi BBM-

nya, diharapkan yang bersangkutan bisa merefresh QR Code pada sistem di website yang sama serta pastikan bahwa QR Code yang baru tidak di copy (salin-red) orang lain," saran Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, Rabu (14/9/2023).

Dia mengungkapkan, bagi masyarakat Bangka Belitung yang menemukan adanya indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM maupun LPG bersubsidi dapat segera melapor ke 135 atau melalui nomor contact center yang disediakan khusus di wilayah Bangka Belitung di nomor +62 823‑2963‑7886 untuk segera ditindak lanjuti.

"Untuk diketahui, wilayah Bangka saat ini sedang dilakukan uji coba implementasi full QR Code BBM jenis Pertalite dan Bio Solar dan untuk wilayah Belitung saat ini sedang dilakukan uji coba full QR Code BBM jenis Bio Solar," jelasnya.

Menurut Tjahyo, Pertamina terus berupaya memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk itu dia mengimbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhan, serta tidak melakukan pengisian berulang dan penimbunan BBM.

SPBU Sarankan Isi Pertamax

Pengendara mobil yang tak bisa mengisi BBM subsidi menggunakan QR code, dianjurkan untuk melakukan pengisian terhadap BBM jenis pertamax, Rabu (13/9/2023). 

Hal ini pun diungkapkan Pengawas SPBU Kampung Keramat, Tomi saat dikonfirmasi terkait polemik penggunaan QR code yang kuotanya habis meski belum melakukan pembelian. 

"Iya tidak bisa kita sudah menggunakan sistem QR Code, kalau tidak ada QR code kita saranin ngisi Pertamax," kata Tomi. 

Lebih lanjut terkait pengendara yang QR codenya sering mengalami kuota habis meski belum melakukan pembelian, Tomi juga menganjurkan untuk segera membuat QR code untuk mengatasi masalah tersebut. 

"Kalau saran kalau masih bisa akses ke akun My Pertamina, kalau masih inget passwordnya mending buat barcode baru," jelasnya. 

Selain itu Tomi memastikan petugas SPBU khususnya di Kampung Keramat, sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 

"Kalau sejauh ini sudah gak ada lagi yang ngeluh, paling masalahnya kalau mau daftar saja. Memang sistem barcode sekarang, iya kami sesuai SOP saja," ungkapnya. 

Tidak Efektif

Adanya kasus Mahendra, warga Pangkalpinang yang tidak dapat membeli BBM jenis pertalite di SPBU karena kuota sudah habis, menjadi perhatian anggota di DPRD Bangka Belitung. 

Diketahui, kode QR Pertamina milik Mahendra, dipindai di dua SPBU Pangkalpinang, ternyata jatah pertalite 40 liter sudah habis dibeli oleh orang lain.

Padahal, hari itu dirinya belum membeli pertalite, tetapi sudah habis digunakan pihak lain melalui pencurian kode QR miliknya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, menyayangkan terkait kondisi tersebut.

Ia mengharapkan sistem QR Pertamina ini tidak lagi digunakan.

"Itu baru satu, sebenarnya sudah banyak terjadi, dan mengalami ini. Saya sendiri juga pernah mengalami hal itu, setelah saya lihat QR ini tidak efektif," keluh Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, kepada Bangkapos.com, Rabu (13/9/2023).

Ia menjelaskan, pengisian BBM menggunakan QR, bukan hanya harus dievaluasi, tetapi tidak perlu lagi dipakai, dan kembalikan cara manual untuk mengisi bahan bakar.

"Tidak efektif, maksudnya menambah kerjaan. Artinya tidak perlu dipakai. Banyak kerjaan lain yang efektif. Sudah tidak usah dievaluasi, tetapi usah dipakai lagi," tegasnya.

Politikus PPP ini menambahkan, persoalan QR ini, telah banyak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. 

Sehingga sudah seharusnya tidak digunakan, karena membuat masyarakat kesulitan.

"Kalau saya sudahlah, seperti normal saja kembali beli sesuai kebutuhan saja. Sebaiknya ditertibkan para pengerit itu, minta bantuan aparat hukum. Lakukan tindakan, berikan tindakan tegas," saran Azwari. 

(Bangkapos.com/Sela Agustika/Rizky Irianda Pahlevy/Riki Pratama/Nurhayati)