Mencari Pengajar Inklusi

Oleh: Andre Pranata - Guru SMPN 2 Lubuk Besar

ADA seorang siswa inklusi di salah satu sekolah. Banyak temannya yang membencinya. Dibenci karena dia merupakan siswa berkebutuhan khusus yang sangat aktif.

Terkadang siswa itu mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Bukan hanya sering mengganggu, ia juga jahil dan terlalu ribut pada jam pelajaran. Atas dasar tersebut, sang siswa berkebutuhan khusus tersebut terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah agar tidak menjadi sasaran kemarahan teman-teman sekelasnya.

Banyak kasus anak inklusi yang dikeluarkan dari sekolah inklusi atau sekolah reguler karena berbagai masalah. Dari permasalahan tersebut, menandakan sekolah-sekolah inklusi ini tidak maksimal dan kurang ramah bagi siswa inklusi. Bukan hanya di satu sekolah kejadian tersebut terjadi, namun terjadi di banyak sekolah inklusi reguler.

Sekolah inklusi reguler sebenarnya bisa menerima siswa-siswi inklusi, namun karena belum ada pengajar inklusinya maka kasus siswa-siswi inklusi ini menjadi masalah serius sekarang ini. Platform untuk belajar menjadi guru inklusi sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Entah mengapa pengajar kurang tertarik belajar menjadi pengajar inklusi. Padahal bila dipelajari dengan saksama dan dengan ketekunan, maka sangat baik untuk perkembangan siswa-siswi inklusi.

Artinya, guru menjadi sosok sentral pada sekolah inklusi. Jika guru tidak tertarik mempelajari seri pendidikan inklusi di platform Merdeka Mengajar, maka masalah siswa-siswi inklusi ini tidak akan terurai sehingga merugikan mereka.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya perhatian pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan berbagi praktik untuk guru-guru terkait pendidikan inklusi. Kalau hanya mengandalkan guru BK (bimbingan konseling) di sekolah, tentu saja tidak akan maksimal karena guru BK di sekolah-sekolah sudah sangat banyak pekerjaannya.

Ditambah dengan jumlah guru BK di sekolah-sekolah inklusi terkadang belum memenuhi standar kuantitasnya. Contohnya, sekolah A memiliki 517 siswa, maka untuk memenuhi standar maka sekolah A harus punya guru BK minimal 3 orang. Namun yang terjadi di lapangan, guru BK di sekolah A hanya ada 1. Disparitas dan ketimpangan jumlah guru BK dengan siswa-siswi harus segera diatasi agar masalah pendidikan bisa terurai sedikit demi sedikit.

Selain perhatian dari pemerintah yang kurang, sarana dan prasarana juga kurang mendukung untuk menjadi sekolah inklusi. Harusnya dibangun lebih dari satu sekolah luar biasa (SLB) di masing-masing kecamatan.

Kemudian faktor eksternal turut andil dalam permasalahan ini. Contohnya, orang tua siswa/siswi malu menyerahkan surat keterangan dari psikolog bahwa anaknya memiliki kelebihan. Orang tua malah menutupi dengan rapat kelebihan anaknya. Harusnya orang tua berkolaborasi dengan pihak sekolah agar anaknya mendapatkan hak yang sama dengan anak lain, walaupun memiliki kelebihan tersendiri. Realitanya, teman-teman di kelas dan gurunya baru tahu pada saat jam pelajaran di sekolah. Hal tersebutlah yang membuat siswa/siswi lain yang tidak tahu bahwa ada siswa inklusi di kelas mereka sehingga menganggap bahwa seluruh siswa itu diperlakukan sama.

Sekolah dalam kasus ini seharusnya tidak hanya melakukan asesmen diagnostik, tetapi juga melakukan pemeriksaan psikologis dengan mengundang psikolog yang kompeten di bidangnya. Tujuannya agar terdeteksi siswa yang memiliki kelebihan dalam tanda kutip sejak pertama kali masuk sekolah. Kemudian setelah mengetahui peta kemampuan siswa, sekolah bisa membuat pencegahan permasalahan yang muncul di kemudian hari. Harapannya adalah bisa mengurangi kasus perundungan oleh siswa/siswi yang belum mengerti mengenai kejiwaan temannya.

Banyak sekali sekolah yang tidak melakukan tes psikologi dengan mengundang psikolog langsung. Ini akan berdampak sistematis sehingga bisa mengganggu proses belajar di kelas. Jika pendidik bisa menguasai ilmu pedagogis dan ilmu psikologi dasar maka kasus ini bisa dikurangi. Banyak pendidik yang punya ilmu pedagogis hebat, namun ilmu psikologinya masih kurang. Pendidik adalah kunci sukses jalannya pembelajaran di sekolah.

Dibutuhkan komitmen serta kerja keras seluruh elemen pendidikan untuk mengurai permasalahan kurangnya pengajar inklusi di sekolah. Dimulai dari yang paling atas yakni dinas pendidikan hingga orang tua siswa dan masyarakat. Tinggal bagaimana kemauan dan kegigihan untuk belajar pendidikan inklusi yang perlu ditingkatkan oleh pendidik. Pemerintah seharusnya memberikan kewajiban kepada sekolah inklusi untuk memenuhi dan menyediakan pendidik yang mempelajari ilmu inklusi dan melaksanakan praktik, baik berbagi ilmu inklusi di lingkungan sekolah. (*)