Wabup Bangka Barat Ingatkan Honorer Hingga Kades yang Masuk DCT Jantan Mengundurkan Diri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat bakal mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT), calon legislatif (Caleg), pada Jumat (3/11/2023) hari ini.

Bersamaan dengan itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, meminta, apabila ditemukan honorer, RT/RW, kades dan jabatan lain yang menerima gaji atau apresiasi dari APBD untuk segera mengundurkan diri.

"Sederhana gini, kita menjunjung tinggi apa sudah diatur baik di undang-undang baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mereka diharuskan mengundurkan diri," kata Bong Ming Ming kepada Bangkapos.com, Jumat (3/11/2023) di Rumdin Bupati, Bangka Barat. 

Ia meminta sejumlah caleg yang telah ditetapkan dalam DCT, diminta bersikap jantan, mengundurkan diri.

Apabila masih berhubungan dengan Pemkab Bangka Barat dan menerima gaji dari APBD.

"Minta mengundurkan diri, bagi yang belum mengundurkan diri, harus jantan, profesional sudah menjadi anggota partai politik. Apa lagi sebagai DCT di salah satu partai politik," jelasnya.

Dia menegaskan, sejauh ini belum ada laporan terkait pegawai honorer dan pegawai lainnya masuk dalam parpol untuk menjadi caleg.

Terkait sanksi, dikatakan Bong Ming Ming itu dilakukam berdasarkan aturan di PKPU.

"Saya belum melihat itu, tetapi itu wilayah di KPU dan bawaslu," terangnya.

Senada disampaikan, Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih.

Menurutnya, terkait honorer yang menjadi caleg dan masuk DCT seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh KPU.

Tidak ada lagi, caleg yang masuk dalam DCT, masih menerima gaji dari APBD.

"Harus mereka sudah klir,  tidak ada lagi pegawai gunakan dana APBD. tidak boleh, beraktivitas dan itu KPU harus  koordinasi dengan pemerintah daerah, terkait calon calon itu," kata Marudur.

Tetapi, Marudur menilai, persoalan apakah ada honorer masuk DCT, dianggapnya sudah beres dan meminta sejumlah kalangan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, berjalan dengan aman dan lancar.

"Kelihatan sudah beres, kami sudah mengimbau kepada kades, BPD untuk bisa menjaga netralitas, di dalam pemilihan legislatif dan Presiden 2024. Kita sinergi dari pusat hingga ke desa-desa, sehingga terjalin dengan baik, agar Pemilu berjalan damai," harapnya.