Bangka Memilih

Cegah Potensi Konflik saat Pemilu 2024, Kesbanglinmaspol Bangka Gelar Rakor Penanganan Konflik

Sejumlah potensi konflik yang dapat terjadi saat tahapan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bangka.

Penulis: deddy_marjaya | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Deddy Marjaya
Rakor Penanganan Konflik Sosial Dengan Pencegahan Konflik, Penghentian dan Pemulihan Pasca Konflik digelar Kesbanglinmaspol Bangka di Ruang OR Pemkab Bangka Kamis (23/11/2023). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejumlah potensi konflik yang dapat terjadi saat tahapan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bangka.

Untuk itu diharapkan seluruh elemen masyakarat termasuk aparat melakukan deteksi dan antisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik.

Hal ini disampaikan saat digelar Rakor Penanganan Konflik Sosial Dengan Pencegahan Konflik, Penghentian dan Pemulihan Pasca Konflik digelar oleh Badan Kesbanglinmaspol Kabupaten Bangka Kamis (23/11/2023) di Ruang OR Pemkab Bangka

"Potensi konflik yang dapat menjadi antara lain dari masalah aliran kepercayan, konflik pemilu, konflik pertambangan, SARA dan permasalahan ekonomi akan mengarah ke Pemilu 2024," kata Kepala Badan Kesbanglinmaspol Bangka, Romlah. 

Menurut Romlan Upaya pencegahan dini dari potensi konflik akan dilakukan oleh Tim Pencegahan Dini Konflik.

Di mana setiap kecamatan di Kabupaten Bangka juga akan didirikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

FKDM berperan untuk memberikan laporan kepada Pemkab Bangka. Intruksi pembentukan FKDM sudah lama namun baru Kecamatan Mendobarat dan Kecamatan Sungaliat yang sudah mendirikan. 

"FKDM baru ada di Kecamatan Mendobarat yang cukup lengkap dan di Kecamatan Sungaliat nah kecamatan lainnya diharapkan segera menyusul," kata Romlan

Dalam kesempatan tersebut Romlan meminta setiap kelurahan dan desa untuk memantau aliran aliran kepercayan atau aliran tertentu yang mendapatkan penolakan dari warga.

Di  beberapa wilayah seperti Sinar Jaya dan Sungaliat ada aliran yang ditolak warga tetap beraktivitas. Namun setelah dilakukan pendekatan mereka menghentikan aktifitas mereka.

"Saya harapkan terus dipantau oleh pihak desa dan kelurahan terkait aliran aliran yang mendapatkan penolakan warga bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa karena adanya potensi konflik," kata Romlan.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

 

 

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved