Bawaslu Bangka Ingatkan Perangkat Desa dan Kelurahan, Dilarang Berpolitik Praktis

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka, Sugesti mengingatkan para perangkat desa dan kelurahan tidak diperkenankan menjadi bagian dari pelaksanaan kampanye atau berpolitik praktis.

Alasannya netralitas perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan terutama kepala desa dan lurah sangat penting untuk memberi pendidikan politik dan contoh bagi warganya 

"Untuk itu seluruh perangkat desa dan kelurahan kami minta dapat menjaga kondusifitas jelang Pemilu dengan tidak berpolitik praktis," kata Sugesti kepada Bangkapos.com, Selasa (30/1/2024). 

Sugesti mengatakan selain itu untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kegiatan Pemilu  masyarakat ikut mengawasi keterlibatan perangkat desa dan kelurahan dalam politik praktis. 

"Masyarakat kami harapkan turut aktif terlibat dalam mengawasi, juga dapat melapor ke Bawaslu atau Panwaslu secara langsung atau melalui website atau medsos, identitas pelapor akan dilindungi," kata Sugesti.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka periode 2024-2029, Syaiful Ahyar yang belum lama ini kembali terpilih menegaskan komitmen Apedesi Bangka untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

APDESI harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, di mana aparatur negara memang diwajibkan netral, tidak memihak partai atau golongan dalam Pemilu 

"Sudah jelas aturannya bahwa aparat desa harus netral saat Pemilu ini. Kita harus menjadi contoh masyarakat dalam hal ini, agar mereka bisa melihat hal yang baik dalam diri pemimpin mereka," tegas Syaiful Ahyar.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)