Mahfud MD Lepas Jabatan Menko Polhukam: Saya Sudah Selesai

BANGKAPOS.COM - Mahfud MD akhirnya mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (31/1/2024).

Melalui siaran langsung di akun Instagram @mohmahfudmd, Mahfud MD mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sudah membawa surat (pengunduran diri) untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik,” kata Mahfud di Pura Walandano, Lampung Tengah, Rabu.

Ia berencana menyampaikan surat pengunduran diri tersebut begitu mendapatkan jadwal bertemu dengan Jokowi. Mahfud bilang, Jokowi masih berada di luar Jakarta hingga Kamis (1/2/2024).

Cawapres nomor urut 03 itu menjelaskan alasannya ingin menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung ke Jokowi, yakni karena ia diangkat dengan kehormatan.

Mahfud bilang, ia bekerja dengan hati dan bekerja dengan baik selama menjadi Menko Polhukam.

“Maka saya tidak akan tinggal glanggang, colong playu (meninggalkan tanggung jawab). Saya akan pamit baik-baik,” kata Mahfud.

“Saya akan pamit dengan penuh kehormatan. Saya akan melaporkan saya sudah selesai,” ucapnya.

Sudah Kemas Barang Pribadi dari Rumah Dinas

Mahfud MD telah mengemas barang pribadi dari rumah dinas menyusul keputusannya mundur dari jabatan Menkopolhukam. 

Pengumuman pengunduran diri Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju telah disepakati bersama dengan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. 

Keputusan tersebut juga sudah dibicarakan segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. 

Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.

Mahfud juga menegaskan, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.

"Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/1/2024).

Mahfud menambahkan, keputusannya mundur dari jabatan Menkopolhukam diharapkan bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur. 

Ia menegaskan, sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik dalam proses Pilpres 2024.

Para partai pendukung dan TPN, juga mendukung sepenuhnya keputusan tersebut. 

"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur," ujar Mahfud. 

Adapun pengumuman Mahfud mengundurkan diri didampingi Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid dan sejumlah perwakilan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud. 

Lokasi pengumuman dilakukan di sebuah tempat bersejarah di Lampung Tengah, tepatnya di depan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.

Momen tersebut dirasa pas, sebab Pura Ulun Danu merupakan tempat sakral bagi warga Hindu di Lampung yang menyimbolkan permulaan hingga purnatugas yang dilakoni umat manusia secara baik dan setia.

Sebagai informasi, Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 23 Oktober 2019.

Mahfud MD merupakan satu di antara menteri Jokowi yang dipilih sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang profesional.

Ganjar Berharap yang Lain Bisa Mengikuti

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam. 

Ganjar menilai keputusan Mahfud mundur dari pemerintahan perlu dijadikan contoh bagi peserta Pemilu lainnya yang masih menjabat penyelenggara negara. 

Tujuannya supaya tidak ada konflik kepentingan peserta Pemilu dengan jabatan yang masih dipegang.

"Saya sekali lagi, hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," ujar Ganjar di sela kampanye di Kabupeten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Ganjar juga berharap langkah Mahfud mundur bisa diikuti oleh peserta Pemilu lainnya yang masih menjabat penyelenggara negara. 

Harapan Ganjar ini bukan tidak hanya ditujukan ke Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang masih menjabat sebagai penyelenggara negara. Tapi bagi setiap peserta pemilu yang masih memegang jabatan di pemerintahan. 

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," ujar Ganjar. 

"Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban barang kali yang lain bisa mengikuti," sambung Ganjar.

Bahlil Yakin Kabinet Indonesia Maju Tetap Solid

Rencana mundurnya Mahfud MD dari posisi Menkopolhukam dinilai tidak memengaruhi kerja Kabinet Indonesia Maju. 

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menilai kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju berjalan baik dan tidak ada permasalahan berarti yang membuat kerja masing-masing menteri terkendala. 

Ia meyakini mundurnya Mahfud tidak memengaruhi soliditas para menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin itu. Bahlil juga membantah informasi yang kerap muncul di media, rencana mundurnya Mahfud mengindikasikan perpecahan di tubuh kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

Menurutnya, rencana Mahfud mundur dari Menkopolhukam untuk lebih fokus kampanye di Pilpres 2024.

Sebab ada aturan yang mengharuskan menteri yang maju sebagia Caleg ataupun Capres-Cawapres harus menyerahkan surat cuti.

"Mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye. Supaya total, kalau menteri kan harus cuti, izin, enggak bisa sekaligus seminggu. Paling sehari dua hari, itu pilihan lah," ujar Bahlil di sela-sela acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024', Rabu (31/1/2024). Dikutip dari Kompas.com. 

Lebih lanjut Bahlil menilai Presiden Jokowi akan menghormati keputusan Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Terlebih dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi telah mengizinkan menteri yang maju sebagai Caleg atapun Capres-Cawapres untuk mengajukan cuti. 

"Saya yakin pak Presiden seorang demokratis negarawan, yang juga pasti menghargai (keputusan Mahfud)," ujar Bahlil.

(*/Kompas/Tribunnews)