Posko Pengaduan THR Keagamaan di Bangka Selatan Ditutup, Begini Hasilnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung resmi ditutup pada Kamis (18/4/2024) kemarin.

Hingga hari penutupan, tak ada perusahaan yang diadukan tidak melakukan pembayaran THR.

Dengan begitu dipastikan jumlah aduan masih stabil.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Nazarudin mengungkapkan, pihaknya telah membuka posko pengaduan selama 14 hari, terhitung sejak 28 Maret sampai 18 April 2024.

Selama dibukanya posko, pihaknya tidak menerima laporan pengaduan dari karyawan maupun buruh perusahaan yang tidak mendapatkan  THR keagamaan dari perusahaan mereka bekerja.

“Terkait pembayaran THR keagamaan di Kabupaten Bangka Selatan, sampai dengan H+7 tidak ada laporan terkait kendala atau pengaduan pembayaran THR keagamaan baik dari pekerja maupun perusahaan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (20/4/2024).

Nazarudin bilang, THR keagamaan harus dibayarkan maksimal pada H-7 atau sepekan sebelum hari raya Idulfitri alias lebaran 2024.

Jika tidak dilakukan, ancaman sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bakal diberikan.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran ihwal pemberian THR.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Oleh sebab itu, 156 perusahaan yang ada di daerah itu diingatkan untuk membayarkan THR bagi karyawannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan.

“Karena THR ini adalah hak karyawan, jadi harus dibayarkan oleh perusahaan,” jelas Nazarudin.

Di samping itu lanjut dia, untuk besaran pembayaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja juga bervariasi tergantung dengan berapa lama pegawai tersebut bekerja di perusahaan itu.

Misalnya bagi pegawai yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Termasuk pula pekerja harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional.

“Besarannya sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah,” ucapnya.

Walaupun tidak ada pengaduan kata Nazarudin, pihaknya telah menerima satu konsultasi secara online yang dilaporkan oleh karyawan maupun buruh perusahaan yang ada di Bangka Selatan.

Untuk perusahaan yang tidak bisa memberikan THR karena alasan tertentu, maka pihaknya akan melakukan mediasi antara perusahaan dan karyawan.

Jika perusahaan itu dianggap mampu secara finansial akan tetapi tidak memberikan THR akan dikenakan sanksi yang berlaku.

“Memang ada satu yang baru secara lisan atau secara online  lewat pesan singkat WhatsApp, berkonsultasi terkait dengan posko pengaduan,” ujar Nazarudin. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)