Pertarungan Politik

Oleh: Dr. H. Masmuni Mahatma, S.Fil. I., M. Ag., -- Wakil Rektor II IAIN SAS Kep. Babel

DEMOKRASI memang senantiasa dinamis. Tak pernah “matirasa” terutama secara diskursus dan akrobatika (kepentingan) elit politik. Betapa tidak, persidangan sengketa pilpres 2024 baru saja usai, pemenang telah ditampilkan, dan yang kurang beruntung sebagian mulai bersalaman, ternyata masih ada pula pihak yang melanjutkan ketidakpuasan atasnama kekalahan, hendak “beradu ilmu” lagi di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka benarlah kata pepatah, “politik itu friktif. Tidak pernah sepi dari intrik atau konflik.”

Adalah hak, bagi siapa pun untuk mengajukan dan melakukan tindakan “banding demokratik,” baik karena ketidakpuasan, kecurigaan, kekalahan, atau bahkan keengganan mengakui proses dan hasil kompetisi politik yang dianggap tidak sesuai target politik koalisinya. Namun demikian, hak tetap tidak bisa lepas dari kerangka rasionalitas dan nilai-nilai etis sosio-kebangsaan, sosio-kenegaraan serta sosio-kemanusiaan. Sehingga perilaku berdemokrasi tidak terjun bebas atau membebas-bebaskan diri lantaran “kebelet” kepentingan.

Artinya, ketika sedari awal ambisi untuk bertarung telah dinyalakan, seyogiyanya pula menyadari tensi menang dan kalahnya dari pelbagai aspek. Pola atau mentalitas ini, minimal demi mencegah masing-masing diri atau kelompok dari ketidakwajaran atau ketidaksehatan berpikir dan bertindak dalam berdemokrasi. Terlebih politik bukan segalanya dalam hidup. Politik, seperti disinyalir kaum yang arif, semata bagian kecil dari artikulasi dan metodologi menyerap maupun mengelola aspirasi publik (konstituen, masyarakat).

Spirit Pertarungan

Pertarungan politik selalu tidak mudah. Ia membutuhkan persiapan konsepsional, strategis, dan modal yang cukup realistik dari berbagai aspek. Menjalani pertarungan hanya dengan berbekal keinginan, cita-cita, dan ambisi berkuasa belaka, maka tak akan jauh beda dengan melegalkan “erupsi” demokrasi secara abnormal. Dimana publik hanya disodori perilaku-perilaku “bondo nekat” yang lepas jauh dari spirit pertarungan, yakni dalam rangka uji-kompetensi dan humanisasi berdemokrasi.

Bertarung bukan sekadar untuk saling unjuk gigi, menjatuhkan, dan mengalahkan yang disebut lawan. Bukan pula sebagai cara dan pola membenturkan kekuatan politik yang dimiliki tanpa melihat aspek-aspek prinsipil laiknya pertarungan menempa kualitas kehambaan. Sebab spirit luhur pertarungan, sejatinya adalah melatih, mengasah, dan melancipkan visi sekaligus misi kekhalifahan di alam semesta dari dan untuk kemaslahatan masyarakat.    

Dalam perspektif sebagian filosof, pertarungan yang lebih dahsyat tidak lain dan tidak bukan adalah pertarungan melawan obsesi dan ambisi diri sendiri. Bagi pribadi yang memahami esensi pertarungan, terlebih dalam konteks sosial politik, ia senantiasa menempatkan rasio-etik di atas langkah pragmatisme dan hedonisme berkekuasaan. Ia akan istiqomah mencegah suburnya orientasi duniawiyah dan mengedepankan loyalitas serta komitmen ukrowiyah berbasis nilai-nilai basyariyah-insaniyyah-uluhiyyah.

Hanya melalui spirit pertarungan seperti ini, nalar dan transformasi politik akan sehat sekaligus menyehatkan metabolisme maupun pencernaan berdemokrasi. Sengketa prosedural-administratif usai pesta kepemiluan, tidak dijadikan komoditas konflik berkepanjangan. Sepanjang niat, orientasi, dan paradigmanya adalah mengukur dan membenahi demokrasi secara kolektif, kalah dan menang mesti ditempatkan bagian dari evaluasi mengenai konstruksi dan kualitas kebermasyarakatan, kehambaan sekaligus kekhalifahan.

Kekalahan Politik

Sekira berpijak terhadap spirit pertarungan sebagaimana di atas, maka kekalahan politik tidak lantas menjadi kekhawatiran atau bahkan seakan ketenggelaman. Kekalahan itu konsekuensi logis dari pola dan langkah berhitung kita yang mungkin kurang cermat atau juga tidak realistis. Kekalahan bisa pula berarti bagian dari akibat konsumsi propaganda politis yang berlebihan, tidak terkontrol, dan hanya mementingkan pencitraan sesaat, serta bungkusan tendensi berbasis kebencian. Di sinilah perlu evaluasi integralistik.  

Mengapa mesti evaluasi? Sebab politik, kata sebagian filosof, merupakan pengetahuan menata kepemimpinan dari dan untuk kekuasaan. Ia bukan semata alat (media) melegalkan ambisi dan obsesi parsialistik. Ia tidak bisa hanya dimaknai sebagai saluran lompatan menumpuk pragmatisme materialitas sosial. Jauh di balik itu, politik adalah wadah aktualisasi tindakan artikulatif guna melahirkan etestika berkehidupan. Sehingga fenomena, tuntutan, dan target sosial kemasyarakatan, terwujud dengan artistika produktif, efektif, terarah dan humanistik, bukan terus menerus menjadi friksi dan konflik.

Dalam perspektif Aristoteles, seperti ditulis A. Sudiarja (2019 : 62-63), politik sejatinya merupakan konstruksi moralitas sosial, atau mungkin juga salah satu jalur implementasi religiusitas, agar manusia bisa dan mampu berdampingan tulus dimana dan kapan saja meski didera yang dikategorikan kekalahan. Walhasil, esensi politik tidak tercederai. Fitrah politik pun tidak lagi terdistorsi. Sebaliknya, politik akan selalu kuat mewujud-transformasikan kebutuhan-kebutuhan mendasar dari pada konstituen tanpa dibatasi ruang dan waktu. Politik, meminjam istilah agama (Islam), akan menjadi rahmat semesta.

Dari evaluasi terhadap pola, mentalitas, dan perspektif dimaksud, masih kata Aristoteles, politik akan menemukan ruang akuntabilitasnya. Politik, sebagai seni pengolahan aspirasi publik, perlahan tapi pasti dapat memberikan kontribusi yang realistik terhadap kelangsungan sosial kemanusiaan. Politik tidak akan meletupkan apatisme-apatisme atau riak-riak kontradiktif di tengah kencangnya gelombang industrialisasi dan peradaban digitalisasi. Terlebih secara kodrati, manusia selaku makhluk sosial, sering kali memafhumi orientasi universal, termasuk mengarungi laju pertarungan politik itu sendiri.***

(*/E1)