Komis III DPRD Babel Kunjungi Dirjen Planologi KLHK, Bahas Penetapan Batas Kawasan Hutan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) melakukan kunjungan ke kantor direktorat jenderal Planologi kehutanan dan tata lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) RI.

Kunjungan tersebut dilakukan guna koordinasi penetapan batas kawasan hutan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur berharap agar tata kelola kawasan hutan dapat memberikan ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara baik dan optimal.

"Kewenangan kepala daerah kami ini sangat minim hanya sekitar 20 persen, sedangkan 40 persen itu kewenangan ada di KLHK. Karena Bangka Belitung itu daratnya sekitar 40 persen kawasan hutan, baik itu hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi dan yang lainnya itu adalah kawasan pertambangan yang kewenangannya ada di kementerian ESDM," kata Adet Mastur dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Minggu (5/5/2024). 

Ditambahkannya, di dalam 40 persen yang masuk kawasan hutan tersebut telah ditetapkan didalam tata ruang wilayah yang nantinya diharapkan untuk mengisi pembangunan daerah Provinsi Bangka Belitung.

Namun menurutnya, hingga sampai sekarang belum juga terealisasi untuk perubahan status atau fungsi kawasan hutan tersebut .

"Dengan semakin tumbuh kembangnya pembangunan, masyarakat kami membuat rumah didalam kawasan hutan jadi kawasan hutan itu sudah menjadi pemukiman," katanya.

Untuk itu pemerintah daerah mengusulkan perubahan status atau fungsi kawasan hutan menjadi hak penggunaan lain (HPL).

Baca juga: Terima Pendaftaran Hidayat Arsani, Iman sebut Nasdem Babel Juga Siapkan Kader-Kader Internal

Baca juga: Akademisi UBB Nilai Potensi Bisnis Kemasan Miliki Peluang yang Baik di Babel

Baca juga: Tingkatkan Produksi Ispo Kelapa Sawit, DPKP Babel Gelar Rapat Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dengan dikeluarkannya kawasan hutan menjadi HPL menurut Politisi PDI-P Dapil Bangka Tengah ini, semestinya dari 40 persen kawasan hutan yang ada seharusnya berkurang.

"Tetapi lucu di Bangka Belitung, kawasan hutannya itu bertambah. Ini yang perlu kami pertanyakan ke sini, bagaimana caranya untuk memetakan kawasan hutan ini," tegasnya. 

Ia mencontohkan, kawasan hutan yang ada di kabupaten Bangka Tengah, sebelumnya berada diangka 56,6 persen, bertambah menjadi 63 persen padahalnya menurutnya, hal tersebut telah diusulkan di dalam program Tora.

"Harapan kami dengan adanya program Tora, kawasan hutan itu berkurang, tetapi ini menjadi bertambah. Jadi itu yang perlu kami diskusikan. Setelah kami kroscek kelapangan banyaknya usulan-usulan daripada pengusaha untuk merubah status hutan. Apalagi ada kawasan hutan yang dirambah oleh pihak perkebunan sawit dan ada kawasan hutan yang dirambah untuk buka tambak udang dan pertambangan. Lucunya, yang tadinya hijau bisa diputihkan", tegasnya.

Sementara itu dalam kunjungan tersebut hadir juga sekretaris komisi III Rudi Hartono, beserta anggota, Firmansyah Levi, Eka Budiartha, Rustamsyah, Harianto, Fitra Wijaya, dan Ringgit Kecubung. (Rilis/Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)