Polemik O2SN 2024, Kadindik Babel Pastikan Penyelenggaraan Terbuka Lebar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Ervawi memastikan ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2024 tingkat Provinsi terbuka lebar untuk tetap diselenggarakan, Senin (6/5/2024). 

"Untuk penyelenggaraan O2SN insyaallah masih terbuka, kita masih mengupayakan," ujar Ervawi. 

Lebih lanjut Ervawi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan agar O2SN dapat tetap diselenggarakan. 

"Ada jalan keluar insyaallah karena perpanjangan tangan pusat ada di balai penjamin mutu pendidikan, mudah-mudahan mereka yang harus menyelenggarakan itu. Karena mereka yang memonitoring kegiatan Tk, Sd, SMP dan Sma ada di penjamin mutu," katanya. 

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Bangka Belitung Aksan Visyawan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dapat segera menyelenggarakan O2SN 2024.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan segera merilis jadwalnya, karena ini ditunggu anak didik kita. Karena memang hasil kesepakatan seperti itu, Dinas Pendidikan harus segera berkoordinasi agar keluar jadwalnya sehingga semua bisa tenang karena ada kepastian," ujar Aksan Visyawan. 

Lebih lanjut Aksan Visyawan mengatakan, pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya terkait penyelenggaraan O2SN 2024 tingkat Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. 

Namun pihaknya juga menegaskan hingga memberikan atensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung untuk tetap melaksanakan O2SN agar tak membuat malu Provinsi Bangka Belitung dilevel nasional. 

"Kita sudah rapat dengan yang jelas Dinas Pendidikan, berjanji akan melaksanakan pengiriman dari Bangka Belitung. Jadi ada skema mereka akan koordinasi terlebih dahulu dengan Kabupaten/Kota, jadi penyelenggaraan alternatifnya dipisah  perlombaannya. Intinya, jangan buat malu Provinsi Bangka Belitung," tegasnya. 

Terkait skema penyelenggaraan O2SN tingkat Provinsi yang nantinya kemungkinan akan dipecah menjadi beberapa tuan rumah, Aksan Visyawan mengatakan pihaknya memaklumi mengingat persiapan yang minim. 

"Memang idealnya tingkat provinsi disiapkan oleh provinsi, tapi karena sistem SIPD yang baru dindik ketakutan karena tidak ada post atau nomenklatur, maka kemarin ribut-ribut kemarin karena tidak disiapkan anggarannya. Tapi kami sebagai komisi 4, kembali lagi kami tidak mau anak didik kita tidak ikut," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)