NU, Indonesia, dan Prabowo

Oleh: Masmuni Mahatma - Ketua Tanfidziyah PWNU Babel

“NAHDLATUL Ulama (NU) itu Indonesia dan Indonesia adalah NU,” rasanya bukan statement berlebihan. Sebab, baik sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun selaku entitas sosial kebangsaan, NU memang memiliki pelbagai hal cukup lekat, lengket, berpadu, dan bahkan senapas dengan napasnya Indonesia dalam perspektif negara. Kadang ada yang bilang, “tanpa peran NU dari era penjajahan sampai sekarang, Indonesia tidak akan seelok ini,” satu sisi juga ada benarnya. Dan tak perlu lagi ditarik-tarik atas nama tendensi atau sentimentalitas sosial dan agama.

Sejarah membuktikan hal tersebut. Di era penjajahan, NU menghibahkan dirinya untuk ikut andil memerdekakan bangsa dari belenggu, cengkeraman, hatta kezaliman Belanda, Jepang, dan lain-lain. Setidaknya, melalui spirit dan orientasi luhur Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Sebab, resolusi ini merupakan konstruksi fatwa jihad berbasis maqashid syariah yang dilahirkan dan dibumikan Syaikh Hasyim Asy’ari beserta muassis NU demi menjaga harkat, martabat, dan muruah umat Islam sekaligus Indonesia di hadapan dunia yang kala itu terus-menerus dicekik oleh kolonialisme maupun imperialisme.

NU juga ikut menumpas bughot (pemberontakan) yang dilancarkan penganut komunisme yang dinamai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Ini kontribusi harakah NU pascakemerdekaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. NU melihat G 30 S PKI ini telah merongrong fondasi kehidupan dan ideologi berbangsa dan bernegara. NU tidak pernah mundur selangkah pun menentang dan memberikan perlawanan terbuka kepada mereka yang ngotot untuk mendistorsi, merusak, menghanguskan pilihan, eksistensi, dan nilai-nilai dari ideologi Pancasila serta UUD 1945.

NU dan Pemerintahan

NU dan pemerintahan tak pernah bersinggungan atau bersitegang secara emosional dan tidak rasional. Semua sikap NU terhadap fenomena, realitas, dan kelangsungan pemerintahan selalu mengedepankan kemaslahatan dari dan demi kehidupan kolektif kebangsaan. NU senantiasa loyal menjadi mitra pemerintahan Indonesia. NU tetap istikamah terus mengawal kepaduan NKRI, kenyamanan ber-Pancasila, keteduhan bersuku, keindahan beragama dan kecerah-arifan berbudaya Nusantara.

Bahwa di era Soeharto, NU terlihat membuat “jarak,” sejatinya lantaran NU ingin menjaga stabilitas dan kondusivitas tata sosial kebangsaan serta kenegaraan sehingga NU lebih fokus membersamai, merawat, membimbing, mendampingi, dan mengadvokasi umat agar tidak pernah lelah mencintai maupun merindukan Indonesia. NU menahan diri tidak masuk lingkaran Soehartoisme. NU tanpa lelah membesarkan pondok pesantren-pondok pesantren di seluruh lapisan dan wilayah melalui kerja-kerja sosial berbasis pendidikan dan keagamaan.

Belakangan, terutama pada masa Jokowi, NU makin menegaskan konsistensi kemesraannya bersama pemerintahan. Bukan lantaran Jokowi berasal dari keluarga berkultur NU, atau dekat dengan kiai-kiai sepuh NU, melainkan visi dan misi NU selaras dengan orientasi, gaya, pola, dan karakteristik kepemimpinan Jokowi dalam rangka membangun sekaligus membesarkan Indonesia melalui kelebihan, keterbatasan, kelemahan, kekurangan, keistimewaan, bahkan potensi lahir maupun batin yang dimiliki.

Terkini, Jokowi selaku presiden unik dan memiliki komunikasi politik yang serba efektif, telah dikukuhkan sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU), di mana Surat Keputusan (SK) PBNU langsung diserahkan Rois Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah di hadapan publik tepat pada pembukaan Munas-Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Selatan, 18 September 2023. Sekali lagi, ini bukti tersendiri bahwa NU dan pemerintahan selalu menciptakan, membumikan, menuntaskan keselarasan atau keharmonisan berbasis cita-cita luhur kebangsaan sekaligus keindonesiaan.

NU bersama Prabowo

Kita mafhum bersama, Prabowo dua kali bertarung melawan Jokowi tidak pernah menang untuk menduduki kursi Presiden Indonesia. Selalu kalah, dan bahkan dibilang kalah telak. Meskipun sebenarnya Prabowo tetap Prabowo, sosok petarung, terus tegak dengan mentalitas ketentaraan yang dimiliki. Sampai-sampai Prabowo berucap ketika sambutan dalam halalbihalal PBNU, 27 April 2024, “Pak Jokowi itu pribadi teliti. Pantas saya kalah terus. Tapi saya tak habis akal, karena dua kali saya kalah, saya tidak pernah berpikir panjang dan langsung menerima ketika diajak bergabung dalam kabinet serta barisannya. Sebab saya harus belajar dengan baik kepada Pak Jokowi.”

Di sisi lain, pada pemilu serentak 2024, lawan Prabowo adalah Anies dan Ganjar, sosok berpengalaman dan sama-sama memiliki dukungan partai politik maupun basis massa yang cukup kuat. Setidaknya ketika dilihat masa-masa kampanye di berbagai daerah. Banyak yang prediksi Prabowo kalah, terlebih kalau sampai berlangsung dua putaran. Akan tetapi, lagi-lagi Jokowi dan NU, kembali menunjukkan cara dan kontribusinya yang nyata sehingga Prabowo menang dalam pertarungan yang hanya berlangsung satu putaran.

Ada dua hal yang patut dicermati dalam realitas politik yang mengantarkan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pasca-Jokowi. Pertama, Prabowo rapi memilih pasangan dan koalisi politik. Prabowo tidak pernah tergiur dan luluh dengan tekanan beberapa sosok atau partai politik yang seakan-akan hendak memaksakan diri diambil sebagai cawapresnya. Bersama Golkar, PAN, Demokrat, Prabowo dan Gerindra benar-benar menunjukkan politik yang cerdas dan jernih. Prabowo tahu bahwa politik bukan semata mobilisasi massa kala kampanye dan pressure elite partai politik.

Kedua, Prabowo setia terhadap Jokowi. Prabowo tahu bahwa Jokowi memiliki pengaruh dan ketelitian politik yang tidak boleh diremehkan. Wajar saja tanpa diakui dan dibersamai PDIP, Jokowi tetap bisa memenangkan Prabowo. Cacian dan makian terhadap Jokowi serta keluarganya bahkan oleh gerakan yang mengatasnamakan “elit intelektual,” tidak pernah menyurutkan langkah Jokowi. Tampak Jokowi sendiri cukup sadar masih bersama NU, didampingi kiai-kiai yang doa, nasihat, dan kerja-kerja sosialnya mesra dengan langit. Karena Jokowi, dan (juga) Prabowo yang tukang mijitin Gus Dur, NU bersama Prabowo. Masyaallah! (*)