Deflasi di Tengah Badai Ekonomi

Oleh: Berlian Sitorus - Statistisi BPS Kota Pangkalpinang

BADAN Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang baru saja merilis perkembangan indeks harga konsumen (IHK) bulan Mei 2024. Dibanding bulan sebelumnya, indeks harga yang selalu dipantau pemerintah ini mengalami penurunan (deflasi) 0,34 persen. Deflasi bulanan ini tercatat menjadi yang pertama kali pada tahun 2024. Adakah kaitannya dengan kondisi ekonomi Babel yang melemah belakangan ini?

Pada saat statistik harga ini dirilis, ada panggilan masuk ke ponsel saya mengonfirmasi angka pertumbuhan ekonomi Babel. Ternyata, kelompok petani sawit sedang melakukan aksi demo di Kejati Babel. Keluhan pendemo adalah tidak dapat menjual hasil panen karena ditutupnya dua pabrik pengolah sawit di Bangka.

Kalau berdasarkan rilis BPS, nilai tukar petani (NTP) bulan Mei 2024 turun 1,43 persen dibanding April. Namun demikian, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat masih relatif tinggi yakni 134,07 persen. Artinya, petani sawit terbilang masih sejahtera karena nilai tukarnya di atas 100 persen. Masalah tutupnya dua pabrik memang berpengaruh terhadap turunnya harga tandan buah segar (TBS), tetapi hasil survei terhadap responden yang tersebar di Bangka dan Belitung menyatakan mereka masih surplus.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Babel pada tahun 2024 ini memang sedang mengalami gejolak negatif. Pertumbuhan ekonomi Babel triwulan pertama tahun 2024 terpotret mengalami kontraksi 7,24 persen (Q-to-Q). Lapangan kerja usaha sektor pertambangan dan penggalian berkurang 4,74 persen poin (Februari 2024 dibanding Februari 2023). Persentase setengah pengangguran, orang yang masih mencari/bersedia bekerja karena jam kerjanya saat disurvei masih di bawah jam normal, naik 3,93 persen poin.

Belakangan ini, pemutusan hubungan kerja juga terjadi pada industri sawit. Kasus penangkapan para “mafia timah” diisukan menjadi faktor pemicunya. Entah kenapa kasus hukum terhadap segelintir orang berdampak pada persoalan ekonomi banyak orang. Tak sedikit yang berpendapat bahwa dampak kasus timah ini sepertinya mulai merembes ke masyarakat secara umum. Pasar Kite di Sungailiat sepi. Mentok di Bangka Barat pun mengalami deflasi tahunan (y-on-y) terendah se-Indonesia. Pangkalpinang yang telah menjadi pusat perdagangan dan jasa pun ikut merasakan riak dari gelombang surutnya ekonomi Babel.

Selama dua dekade mengikuti pertumbuhan ekonomi Babel, saya melihat akar masalah yang hampir sama. Pembiaran usaha ilegal yang lambat laun seakan-akan menjadi legal. Kita masih ingat penambangan timah di sekitar Bandara Depati Amir. Di sekitar Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang saja ada yang berani membuka tambang, apalagi di hutan yang nun jauh di sana. Tak ada lagi batasan kesadaran, entah hutan produksi atau hutan lindung, nyaris semua tempat tergali. Penambang seakan-akan merasa bebas beraksi.

Lantas ketika bisnis ilegal ini dihentikan, ekonomi kontraksi, apa yang harus kita lakukan? Kita tak seharusnya terjerumus ke dalam lubang yang sama. Alangkah lebih elok kalau Bangka Belitung menjadi destinasi wisata. Kalaupun masih ada izin penambangan secara ketat, jangan lupa reklamasinya. Walaupun tumbuh lebih perlahan namun terjamin keberlanjutannya.

Pengalaman menghadapi pasang surut ekonomi timah mestinya membuat kita siap untuk mencari jalan keluar. Pengusaha yang selama ini menikmati hasil timah diwajibkan memberikan kompensasi kepada pekerjanya. Begitu pun perusahaan pelat merah yang mestinya mengendalikan pertimahan perlu segera mengucurkan tanggung jawab sosial (CSR) kepada kelompok masyarakat terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah kita harapkan sejalan dalam pembangunan Babel pascatimah. Semoga badai ekonomi ini segera berakhir. (*)