Berita Pangkalpinang
BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Beri Apresiasi ke Pemda yang Komitmen Optimalkan Program JKN
Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan iuran sekaligus menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penulis: Sela Agustika | Editor: Hendra
BANGKAPOS.COM,BANGKA - BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menggelar Rekonsiliasi Iuran Wajib Pekerja Penerima Upah (PPU ), PNS dan Pemerintah Daerah Triwulan 2 Tahun 2024 dan Audiensi kecukupan anggaran iuran JKN tahun 2024 se Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/6/2024).
Kegiatan tersebut digelar sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan iuran sekaligus menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan konsolidasi tersebut menggandeng pemerintah daerah di Bangka Belitung yang tujuannya untuk memastikan bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi khusus terkait kewewenangan program JKN agar terus bertahan menompang layanan kesehatan.
"Dalam kesempatan ini kita berharap pemerintah daerah sudah mempersiapkan tahun 2024 ini apa yang perlu dilakukan dan kuatkan untuk kecukupan anggaran, supaya iuran yang menjadi tangung jawab sudah dianggarkan penuh," ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Aswalmi Gusmita kepada Bangkapos.com, Senin (24/6/2024).
Kata dia, sejauh ini komitmen dan kesadaran pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban membayar iuran, khususnya disektor PPU Pemda sudah sangat bagus dan menjadi contoh untuk Provinsi lain.
"Kami apresiasi komitmen pemerintah memenuhi tangungjawab menjaga keberlangsungan program JKN di Babel relatif cukup baik, dibandingkan daerah lainnya," ucapnya.
Selain sisi kepesertaan, keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipengaruhi dari peserta aktif yang membayar iuran secara tepat waktu. Namun berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, tingkat keaktifan peserta JKN di Bangka Belitung dibawah saat ini masih 79 persen, atau lebih rendah dari cakupan UHC.
"Jadi tingkat keaktifan paling buruk saat ini berada disegmen peserta mandiri, artinya kesadaran masyarakat masih menjadi PR dan kita terus melakukan kampanye kepatunan masyarakat membayar iuran bahwa ini adalah gotong royong karena membayar itu tidak hanya ketika butuh tapi juga ketika tidak butuh atau sehat," kata Aswalmi.
Asisten Deputi Bidang Perencanaan Keuangan BPJS Kesehatan Wilayah III Taufiqurrahman menuturkan salah satu faktor pentingagar Program JKN tetap bertahan (sustain) dalam melayani masyarakat dengan mutu layanan Kesehatan yang terbaik, adalah keberlangsungan finansial atas penerimaan iuran.
Kata dia, Iuran yang dibayarkan oleh masing-masing peserta, baik iuran Wajib dari Pemerintah daerah, Badan Usaha, PBPU Pemda beserta Bantuan Iuran, PBPU Mandiri menjadi penentu dalam memenuhi biaya-biaya klaim pelayanan Kesehatan atas layanan yang telah diterima oleh peserta.
“Kami mengucapkanterima kasih banyak atas kerja sama yang terjalin baik selama ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, saya harapk jalin kemitraan, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara oemerintah daera dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program JKN semakin meningkat. Selain itu saya harapkan dapat meningkatkan akurasi dan validitas data iuran JKN dari peserta segmen PekerjaPenerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Pemda,” tutur Taufiqurrahman.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung yang resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi menuturkan jika pemerintah daerah berkewajiban untuk berperan aktif menjalankan dan mendukung program JKN.
Dia menyebut, saat ini jumlahkepesertaan JKN-KIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Program JKN-KIS mencapai 1.496.278 jiwa atau 99,59 persen yang menjadi kebangaan bersama.
“Dapat Kami sampaikan bahwa saat ini Upaya -upaya mendukung program JKN-KIS telah sangat maksimal dilakukan baik itu di Tingkat Pemerintah Pusat maupun di Tingkat Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwaBPJS Kesehatan juga harus didukung dengan kekuatan finansial yang cukup untuk memberikan kepastian dalam hal pembiayaan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kita berharap dnegan kegiatan ini koordinasi untuk menyelesaikan kendala pembayaraniuran JKN-KIS dimasing-masing wilayah,“ tuturnya.
(Bangkapos.com/Sela Agustika)
| BPBD Pangkalpinang Belum Ada Dampak El Nino, Tetap Siaga Cegah Karhutla |
|
|---|
| Pinjam Motor Adik Ipar, Pemuda di Bangka Tengah Gelapkan Uang hingga Rugi Rp20 Juta |
|
|---|
| TPS atau Door to Door, Dua Metode Pemilihan Ketua RT/RW di Pangkalpinang |
|
|---|
| KPPG Tinjau MBG di SLB Negeri 31, Tekankan Menu Aman dan Tepat bagi Siswa |
|
|---|
| Pemprov Babel Terima Penghargaan dari KPK, Hidayat Arsani Siap Bekerja Sesuai Aturan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/Rekonsiliasi-Iuran-Wajib-Pekerja-penerima-upah.jpg)