Sosok 'Raja Jawa' Ditakuti Bahlil, Hingga Pesan kepada Kadernya Jangan Main-main Bisa Celaka, Siapa?

"Masa dulu calon-calon Ketua Umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK (Jusuf Kalla) sampai Airlangga enggak ada tuh istilah itu," paparnya.

Dalam Munas XI Golkar yang berlangsung pada 20-21 Agustus 2024, Bahlil Lahadalia merupakan calon tunggal untuk posisi ketua umum.

Munas tersebut akhirnya menetapkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 setelah Airlangga Hartarto secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Bahlil Bantah Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Bahlil menyampaikan hal ini untuk membantah isu yang menyebut Jokowi akan dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina setelah Bahlil resmi menjabat sebagai Ketum Golkar. 

"Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada."

"Saya berdiskusi kok, enggak ada, jadi enggak benar itu, pikiran itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Di sisi lain, Bahlil tak melarang orang lain memberikan asumsi atau pendapatnya terkait Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi dan hal itu menjadi wajar.

Akan tetapi, Menteri ESDM ini juga tidak menolak jika isu tentang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar memang terjadi di masa depan. 

"Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh," ujar dia.

"Bukan kita enggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi enggak ada itu ya," imbuh Bahlil.

Belakangan muncul isu bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Isu ini semakin santer menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum partai. 

Termasuk Jokowi Sebelumnya, Ketua Pimpinan Sidang Munas Ke-11 Partai Golkar Adies Kadir menyebutkan, ketua umum partai memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.