Sosok 'Raja Jawa' Ditakuti Bahlil, Hingga Pesan kepada Kadernya Jangan Main-main Bisa Celaka, Siapa?

BANGKAPOS.COM --Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, menyinggung sosok "Raja Jawa" dalam pidato perdananya saat Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024).

Dalam pidato tersebut, Bahlil memperingatkan para kader Golkar untuk tidak bermain-main dengan sosok "Raja Jawa" jika tidak ingin mendapat masalah.

"Kita harus lebih berhati-hati, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, bisa celaka," kata Bahlil.

"Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita."

" Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," ujar Bahlil.

Lantas siapa sosok Raja Jawa yang disinggung oleh Bahlil Lahadalia tersebut?

Bahlil kemudian mengungkit dampak jika ada pihak yang mencoba main-main dengan si Raja Jawa.

Akan tetapi, Bahlil ogah membukanya di depan umum.

"Sudah waduh ini, dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkanlah. Enggak perlu," ucapnya.

Bahlil, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam jabatannya.

Dia menekankan bahwa fokus utamanya adalah membawa Golkar ke arah yang lebih baik di masa depan.

"Tujuan saya hanya satu, yaitu menjadikan Golkar lebih baik ke depannya, dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga membantah tudingan bahwa proses Munas XI Golkar diintervensi oleh pemerintah, yang mengarah pada terpilihnya dia sebagai ketua umum secara aklamasi.

"Kebetulan saya jadi menteri, lalu ada yang bilang intervensi. Tidak ada intervensi dari pemerintah," tegasnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa para ketua umum Golkar sebelumnya, mulai dari Jusuf Kalla hingga Airlangga Hartarto, juga memiliki kedekatan dengan pemerintah, namun tidak ada tudingan serupa.

"Masa dulu calon-calon Ketua Umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK (Jusuf Kalla) sampai Airlangga enggak ada tuh istilah itu," paparnya.

Dalam Munas XI Golkar yang berlangsung pada 20-21 Agustus 2024, Bahlil Lahadalia merupakan calon tunggal untuk posisi ketua umum.

Munas tersebut akhirnya menetapkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 setelah Airlangga Hartarto secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Bahlil Bantah Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Bahlil menyampaikan hal ini untuk membantah isu yang menyebut Jokowi akan dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina setelah Bahlil resmi menjabat sebagai Ketum Golkar. 

"Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada."

"Saya berdiskusi kok, enggak ada, jadi enggak benar itu, pikiran itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Di sisi lain, Bahlil tak melarang orang lain memberikan asumsi atau pendapatnya terkait Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi dan hal itu menjadi wajar.

Akan tetapi, Menteri ESDM ini juga tidak menolak jika isu tentang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar memang terjadi di masa depan. 

"Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh," ujar dia.

"Bukan kita enggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi enggak ada itu ya," imbuh Bahlil.

Belakangan muncul isu bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Isu ini semakin santer menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum partai. 

Termasuk Jokowi Sebelumnya, Ketua Pimpinan Sidang Munas Ke-11 Partai Golkar Adies Kadir menyebutkan, ketua umum partai memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.

Dengan demikian, Bahlil sebagai Ketum Partai Golkar memiliki kewenangan untuk menunjuk Ketua Dewan Pembina. 

"Ya ya ya jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina siapa yang menjadi dewan kehormatan siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," kata Adies di Lobi JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sementara itu, Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, ada aspirasi untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024-2029.

Ngabalin menyatakan, aspirasi tersebut berkembang dari pengurus Golkar di tingkat daerah selama Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

"Di forum ini juga ya, iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," ujar Ngabalin di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8/2024) malam.

"Setuju belum setuju, urusan belakang itu," kata dia melanjutkan.

Ngabalin mengatakan, Golkar akan mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa Golkar memiliki AD/ART yang mengatur penetapan Dewan Pembina.

(Bangkapos.com/Kompas.com/Tribunnews.com/TribunMedan.com)