Dindikbud Pangkalpinang Ingatkan Sekolah Jangan Paksakan Uang Komite ke Wali Murid

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang, Erwandy, menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah berulang kali mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak memaksakan sumbangan komite sekolah atau paguyuban kepada orangtua atau wali murid. 

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan Ombudsman Bangka Belitung mengenai dugaan pungutan di salah satu sekolah dasar di Pangkalpinang.

Erwandy menekankan bahwa sumbangan bersifat sukarela dan tidak boleh memberatkan orangtua murid. 

"Kami sudah berulang kali meminta agar satuan pendidikan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, termasuk menetapkan iuran tetap yang sifatnya memberatkan," ujar Erwandy kepada Bangkapos.com, Selasa (27/8/2024).

Ia juga mengingatkan bahwa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak boleh digunakan untuk kegiatan seperti pawai atau karnaval. 

"Dana BOS tidak diperuntukkan untuk pawai. Intinya, jangan sampai membebani orangtua murid dengan biaya yang seharusnya tidak perlu," kata Erwandy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus memberikan pencerahan kepada sekolah-sekolah agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan. 

"Kami selalu menyampaikan kepada satuan pendidikan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan, terutama dalam menetapkan iuran tetap. Jika memang ada sumbangan, pastikan tidak memberatkan orangtua," tegasnya.

Erwandy mengakui bahwa dilema sering muncul berkaitan dengan uang komite dan paguyuban ini, tapi ia menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan menjaga agar orangtua tidak merasa terbebani. 

"Kalau tidak berkenan, tidak masalah. Namun, kami tetap menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam hal sumbangan," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)