Sepak Terjang Silmy Karim Sebelum Didapuk Jadi Dirjen Imigrasi

BANGKAPOS.COM - Nama Silmy Karim tidak asing lagi terutama di lingkungan BUMN dan pemerintahan.

Sosok yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) termasuk pejabat kenyang pengalaman.

Jauh sebelum masuk BUMN dan pemerintahan, sosok Silmy Karim sebagai seorang profesional pun sudah tak diragukan.

Empat tahun lebih sebelum menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tbk.

Ia diangkat menjadi pemimpin peeusahaan BUMN tersebut melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018 hingga Januari 2023.

Sebelum masuk ke dalam BUMN dan pemerintahan, Silmy dikenal sebagai profesional yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Sepak terjang Silmy dalam dunia bisnis itulah membuat dirinya diminta petinggi negeri mengurusi sejumlah BUMN bermasalah.

Sederet jabatan mentereng pun pernah diemban pria asal Tegal, Jawa Tengah ini.

Melansir Kompas.com, Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada Januari 2023.

Silmy Karim unggul dari 2 kandidat lainnya yakni Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, dan Purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan Julexi Tambayong.

Silmy Karim juga mendapat apresiasi dari Kantor Imigrasi karena memberikan contoh nyata kepemimpinan dengan terjun langsung sebagai petugas di konter imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Profil Silmy Karim

Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974.

Tidak banyak hal yang diketahui dari kehidupan pribadi sarjana ekonomi lulusan Universitas Trisakti itu.

Profilnya lebih banyak pada sepak terjang selama berkarir sebagai profesional hingga masuk jajaran BUMN dan pemerintahan.

Sebelum bergabung ke dalam BUMN dan pemerintahan, Silmy dikenal sebagai profesional yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI.

Tugas utama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis.

Setelah sukses menjalankan tugas berat di Timnas PAB TNI, Silmy pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).

Silmy tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan. Namun, ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin.

Dia kemudian dikirim ke sejumlah institusi pendidikan di luar negeri buat mengenyam pendidikan militer dan pertahanan. Mulai dari NATO School di Jerman serta Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Setelah pulang ke Indonesia, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Karena itulah dia kemudian direkrut buat menduduki sejumlah posisi di pemerintahan.

Posisi di pemerintahan yang pernah dijabat Silmy adalah:

• Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008)
• Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009)
• Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-sekarang)
• Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011) Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011)
• Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
• Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2013-2015)

Silmy Karim juga pernah memimpin beberapa BUMN:

• Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014) Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)
• Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)
• Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (sejak September 2018)

Selain itu, Silmy juga menduduki berbagai posisi di lembaga industri besi dan baja, yaitu:

• Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) (2018-Sekarang) Vice Chairman South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) (2021-2022)
• Chairman of Finance Committee SEAISI (2021-2022) President ASEAN Iron and Steel Council (AISC) (2022-sekarang)
• Chairman South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) (2022-sekarang)

Sepak terjang Silmy dalam dunia bisnis membuatnya diminta mengurusi sejumlah BUMN bermasalah. Karena hal itulah dia sempat dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.

Harta Kekayaan Silmy Karim

Puluhan tahun berkecimpung di dunia industri, BUMN dan pemerintahan, Silmy tentu saja memiliki harta kekayaan.

Harta kekayaan itu wajib dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan LHKPN KPK, Silmy Karim tercatat memiliki harta kekayaan total sebanyak Rp 218 miliar, tepatnya Rp. 218.355.033.256.

Harta tersebut dilaporkan Silmy Karim ke LHKPN pada 23 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023.

Sebagian besar kekayaan Silmy dalam bentuk tanah dan bangunan terdiri dari 13 unit total nilainya Rp 147 miliar.

Lahan dan bangunan tersebut tersebar di dua wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Sebagian dibeli dari hasil keringat sendiri dan sebagian lainnya warisan. Ada juga tanah dan bangunan hasil hibah.

Silmy juga tercatat memiliki 7 kendaraan terdiri dari dua unit sepeda motor Harley Davidson dan 5 unit mobil. Total nilai 7 kendaraan tersebut Rp 2.975.000.000.

Harta lainnya berupa surat berharga, kas dan setara kas serta harga bergerak lainnya.

Berikut daftar harta kekayaan Silmy Karim yang dilaporkannya ke LHKPN KPK RI pada 23 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023.

A. TANAH DAN BANGUNAN
Rp.147.027.707.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/196 m2 di KAB / KOTA 
TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 2.341.668.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/167 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.399.615.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/300 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 12.359.808.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/627 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 25.000.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 743 m2/863 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 31.435.400.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 1300 m2/1392 m2 di KAB /KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 12.472.320.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/364 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.192.300.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 1860 m2/853 m2 di KAB /KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 29.971.900.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/106 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.387.085.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 421.730.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 385.680.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 745 m2/455 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 22.265.926.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 394.275.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
Rp.2.975.000.000

1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2003, 
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 1998, 
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

3. MOBIL, JEEP CJ7 Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

4. MOBIL, MERCEDES BENZ 280E Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 
500.000.000

5. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1981, HASIL SENDIRI 
Rp. 350.000.000

6. MOBIL, JEEP WRANGLER Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 
450.000.000

7. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 1996, HASIL 
SENDIRI Rp. 500.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA
Rp. 7.390.000.000

SURAT BERHARGA
Rp. 6.638.222.000

KAS DAN SETARA KAS
Rp. 63.778.306.423

HARTA LAINNYA
Rp. ----

Sub Total Rp. 227.809.235.423

HUTANG Rp. 9.454.202.167

TOTAL HARTA KEKAYAAN
Rp. 218.355.033.256

(Bangkapos.com/Kompas.com)