Bawaslu Bangka Selatan Bentuk Tiga Pokja, Mata-matai Potensi Pelanggaran Pilkada

“Jadi kami melibatkan unsur TNI dari pemerintah daerah dan juga Polri untuk sama-sama memantau aktivitas yang ada di media sosial. Apabila ada kampanye termasuk isu negatif,” jelas Azhari.

Netralitas ASN lanjut dia, menjadi sorotan dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada.

ASN memang mempunyai hak pilih. Akan tetapi, sesuai dengan aturan tetap harus netral dan tidak boleh terlibat aktif.

Baik hadir dalam kegiatan kampanye dan memberikan reaksi di media sosial yang berisi kampanye.

Pihaknya terus melakukan pengawasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah agar tidak terpengaruh kepentingan politik.

Hingga kini pihaknya terus melakukan pemantauan di media sosial. Hasilnya belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran maupun isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) hingga isu negatif di media sosial.

Mitigasi pelanggaran pilkada terus diantisipasi supaya tidak terjadi dan dilakukan oleh ASN maupun anggota TNI maupun Polri, khususnya dalam terlibat politik praktis.

“Anggota Pokja, termasuk kami juga akan memantau sekaligus mitigasi. Jika ada potensi segera kami bahas untuk langkah-langkah selanjutnya,” sebutnya.

Bawaslu kata Azhari terus melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan kampanye, termasuk mengawasi aktivitas ASN selama berlangsung tahapan kampanye. Pembentukan pokja ini sebagai upaya menciptakan pilkada damai tidak disertai dengan isu negatif dan netralitas. Dengan dibentuknya pokja ini diharapkan dapat memaksimalkan kerja kerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

“Setiap pekan kami akan bahas dan evaluasi pelaksanaan kampanye, termasuk di media sosial juga,” tukas Azhari. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)