Profil Himmatul Aliyah, Istri Ahmad Muzani yang Ternyata Juga Anggota DPR, Kini Suami Jadi Ketua MPR

Selama hampir 23 tahun sejak 1989, ia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Awalnya ia memutuskan terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Provinsi Banten pada tahun 2014.

Hanya saja saat itu ia menduduki peringkat keenam dengan memperoleh 208.296 suara.

Baca juga: Profil Ahmad Muzani Loyalis Prabowo Jadi Ketua MPR RI 2024 - 2029, Eks Wartawan

Bicara Soal Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Satu di antara pandangan politik Himmatul Aliyah adalah mengenai keterwakilan perempuan dalam politik.

Mengutip Tribunnews, Himmatul Aliyah mengatakan, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus ditunjang dengan aturan yang jelas. 

Sebab, Indonesia masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan", di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2023) silam.

"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang. Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk kedalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," kata Himma, sapaan Himmatul Aliyah.  

Himmatul melanjutkan, sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan di dunia saat ini memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. 

Namun, itu tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga itu yang menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik. 

"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk keduania politik," ujar Himma.

"Oleh karena itu bagaimana sistem yang dilakukan, munking juga sistem-sistem ini yang nanti dengan perludem atau komisi perempuan atau legislasi sendiri, itu membuat aturan yang memudahkan perempuan yang khususnya berkualitas untuk bisa masuk kedalam dunia politik," imbuhnya. 

Menurut Himma sangat disayangkan apabila SDM perempuan yang tinggi serta diikuti dengan gagasan ide yang baik untuk membangun bangsa tapi tidak dilibatkan. 

Mestinya negara bisa memberikan akses yang secara khusus kepada perempuan-perempuan yang ingin berjuang di jalur politik.