Profil Himmatul Aliyah, Istri Ahmad Muzani yang Ternyata Juga Anggota DPR, Kini Suami Jadi Ketua MPR

Inilah profil Himmatul Aliyah, istri Ahmad Muzani yang ternyata juga terpilih sebagai anggota DPR RI.

Menarik melihat sosok Himmatul Aliyah yang merupakan mantan PNS dan juga pernah jadi wartawan seperti Ahmad Muzani ini.

BANGKAPOS.COM - Seperti suaminya, Ahmad Muzani, Himmatul Aliyah adalah politikus Partai Gerindra yang juga terpilih sebagai anggota DPR RI 2024-2029.

Himmatul Aliyah merupakan mantan PNS, reporter hingga pembawa acara.

Ia dan Ahmad Muzani memiliki 4 anak.

Himmatul Aliyah adalah satu dari puluhan anggota DPR Ri yang dilantik bersama suami, orangtua dan anak mereka masing-masing.

Konon jumlahnya mencapai 79 anggota DPR RI.

Jumlah ini berdasarkan riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang mendata jumlah para anggota DPR RI yang mempunyai relasi keluarga dengan sesama anggota DPR petahana, kekerabatan dengan kepala daerah, kekerabatan dengan elit partai dan keluarga pensiunan jenderal polisi.

Istri Ahmad Muzani, Himmatul Aliyah terpilih sebagai anggota DPR 2024-2029 mewakili Dapil Jakarta II. 

Ini periode kedua Aliyah duduk di kursi anggota DPR RI.

Sebelumnya, . Ia juga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri).

Adapun Ahmad Muzani sendiri merupakan anggota DPR RI petahana yang terpilih kembali setelah memenangkan kursi DPR dari Dapil Lampung I dan baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI.

Nama lengkap gelar Aliyah adalah Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.

Laman fraksi gerindra.id menyebut sosok Himmatul Aliyah sebagai pejuang politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut laman tersebut, awal karier Himmatul Aliyah ditempuh di dunia broadcasting sebagai reporter dan pembawa acara radio.

Selama hampir 23 tahun sejak 1989, ia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Awalnya ia memutuskan terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Provinsi Banten pada tahun 2014.

Hanya saja saat itu ia menduduki peringkat keenam dengan memperoleh 208.296 suara.

Baca juga: Profil Ahmad Muzani Loyalis Prabowo Jadi Ketua MPR RI 2024 - 2029, Eks Wartawan

Bicara Soal Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Satu di antara pandangan politik Himmatul Aliyah adalah mengenai keterwakilan perempuan dalam politik.

Mengutip Tribunnews, Himmatul Aliyah mengatakan, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus ditunjang dengan aturan yang jelas. 

Sebab, Indonesia masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan", di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2023) silam.

"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang. Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk kedalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," kata Himma, sapaan Himmatul Aliyah.  

Himmatul melanjutkan, sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan di dunia saat ini memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. 

Namun, itu tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga itu yang menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik. 

"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk keduania politik," ujar Himma.

"Oleh karena itu bagaimana sistem yang dilakukan, munking juga sistem-sistem ini yang nanti dengan perludem atau komisi perempuan atau legislasi sendiri, itu membuat aturan yang memudahkan perempuan yang khususnya berkualitas untuk bisa masuk kedalam dunia politik," imbuhnya. 

Menurut Himma sangat disayangkan apabila SDM perempuan yang tinggi serta diikuti dengan gagasan ide yang baik untuk membangun bangsa tapi tidak dilibatkan. 

Mestinya negara bisa memberikan akses yang secara khusus kepada perempuan-perempuan yang ingin berjuang di jalur politik. 

"Inilah makanya kita perlu menjaring terutama juga dari partai. Partai politik juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi kursi dalam pemilihan yang mungkin, kalau sistem terbuka mungkin ya kita bisa bersaing, tapi misalnya kalau sistem tertutup kan juga mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi yang atas, tentunya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi," ucap Himma. 

Menurut Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen sudah baik. Namun pada faktanya masih jauh dari harapan.

"Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu masih sekitar 21 persen implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara yang berada di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21 persen keterwakilan perempuan dalam politik," tandasnya.

RIWAYAT PENDIDIKAN

• SD Negeri 1 Tangerang lulus 1983
• SMPN 1 Tangerang lulus 1986
• SMAN 2 Tangerang lulus 1989
• S1 Administrasi negara FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang lulus 1996
• S2 Manajemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia lulus 2007
   

PERJALANAN KARIR

• Anggota DPR RI periode 2019-202
• PNS pada Pusat Penilai dan Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989-2013
• Host/Pembawa Acara Talk Show Radio Ramako FM tahun
• Reporter/Announcer Radio Star FM Tangerang

PENGALAMAN ORGANISASI

• Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra
• Ketua Bidang Pembinaan Luar Negeri DPP Partai Gerindra
• Pimpinan Paripurna DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) 

PENGHARGAAN

• Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden RI pada 2007

(Tribunnews/ Bangkapos.com/fraksigerindra.id)