Tantangan Politik Luar Negeri Pemerintahan Baru

Oleh: Najamuddin Khairur Rijal - Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

SALAH satu yang sempat menjadi perhatian publik dalam Kabinet Merah Putih adalah ditunjuknya Sugiono yang merupakan politisi berlatar belakang militer sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), bukan dari diplomat karier seperti selama ini. Selain itu, Menlu dibantu oleh tiga wakil menteri, dua di antaranya adalah diplomat karier Kementerian Luar Negeri dan satu lagi adalah politisi. 

Penunjukan Menlu dengan tiga wakil ini menyiratkan bahwa ke depan Presiden Prabowo Subianto menjadikan politik luar negeri sebagai perhatian utama untuk memastikan pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional dan politik global yang makin kompleks, ada beberapa isu krusial yang akan menjadi tantangan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia untuk menegaskan posisi dan perannya di kancah global.

Indonesia disebut sebagai pemimpin alamiah (natural leadership) di kawasan dan organisasi regional ASEAN. Dengan makin berkembangnya peran negara-negara lain di kawasan, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya, pemerintahan baru ke depan perlu memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi aktor sentral. 
Kunjungan Prabowo, sebelum dilantik sebagai presiden, ke tujuh negara ASEAN beberapa waktu lalu setidaknya menjadi isyarat good neighbor policy pemerintahan ke depan dengan Indonesia sebagai aktor utamanya. Selain itu, penguatan hubungan ekonomi antarnegara ASEAN perlu menjadi prioritas. Berbagai inisiatif integrasi ekonomi regional yang telah ada perlu terus diperkuat.

Isu-isu seperti Laut China Selatan, konflik antarnegara, serta stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara akan menjadi tantangan yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Indonesia perlu mengambil posisi untuk memimpin dialog strategis yang mendukung stabilitas regional dan mencegah eskalasi konflik di kawasan. 

Selain itu, sejak 2019, Indonesia telah memperkenalkan konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP adalah sebuah kerangka kerja untuk memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi aktor utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa Indonesia terus memainkan peran utama dalam kerangka ini. 

Tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Ketegangan geopolitik antara kedua negara ini berdampak pada stabilitas Indo-Pasifik, di mana Indonesia berada di tengah-tengah. Pemerintahan baru perlu melanjutkan kebijakan non-alignment yang telah lama dipegang Indonesia, menjaga posisi netral sebagai penengah (bridge-builder) dalam ketegangan antara kedua kekuatan global ini sembari tetap memperkuat kepentingan nasional. 

Sebagai presiden, Prabowo harus mampu untuk menavigasi hubungan yang kompleks ini tanpa memihak secara berlebihan. AS adalah mitra strategis yang penting, terutama dalam hal keamanan dan pertahanan. Sementara itu, Tiongkok adalah mitra ekonomi utama. Investasi besar-besaran dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan betapa pentingnya hubungan ini bagi Indonesia. Namun, harus disadari bahwa meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Tiongkok membawa risiko untuk terjebak dalam rivalitas Tiongkok dan AS. 

Terobosan terbaru politik luar negeri kita, sebagaimana disampaikan Menlu, adalah keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keputusan ini akan menjadi tantangan bagi hubungan dengan AS, terutama dalam konteks rivalitas negara-negara besar.

Hal lain yang akan menjadi salah satu agenda besar adalah isu perubahan iklim. Dunia internasional menuntut lebih banyak aksi dari negara-negara berkembang untuk menanggulangi perubahan iklim, dan Indonesia tidak terkecuali. Mengingat Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan sekaligus produsen emisi karbon yang cukup signifikan. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya melalui pengurangan deforestasi dan transisi ke energi terbarukan perlu diperkuat.

Selain itu, pemerintahan baru tidak bisa mengabaikan perhatiannya terhadap isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu untuk terus mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Reputasi Prabowo terkait isu HAM di masa lalu sempat menjadi sorotan, dan bisa memengaruhi persepsi internasional terhadap pemerintahannya. Oleh karena itu, Prabowo harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM dan demokrasi. 

Di kancah internasional, Indonesia juga perlu terus memainkan peran yang aktif dalam isu-isu kemanusiaan global, seperti krisis Rohingya dan konflik Palestina-Israel. Diplomasi kemanusiaan selama ini menjadi salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia yang harus terus diperkuat dan dimaksimalkan. 

Jika berhasil menghadapi beragam tantangan di atas, pemerintahan Prabowo dapat menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang dihormati serta mitra global yang disegani dan dapat diandalkan. (*)