Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Mahasiswa Sebut Berbagai Barang Sudah Naik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen membuat puluhan mahasiswa menggelar aksi penolakan di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Kamis (2/1/2025). 

Presiden Mahasiswa (Presma) Polman Bangka Belitung, Fatur mengatakan Pemerintah plin-plan dalam mengambik kebijakan terkait kenaikan PPN 12 persen. 

"PPN naik membuat inflasi yang jauh, apalagi dengan kenaikan 12 persen. Barang-barang ini semua sudah naik, karena wacana kenaikan 12 persen sudah bergulir. Lalu pemerintah bilang untuk barang mewah, tapi barang-barang sudah pada naik," ujar Fatur. 

Dengan kondisi tersebut para mahasiswa pun sepakat menolak kenaikan PPN 12 persen, yang diungkapkan Fatur memiliki dampak merugikan bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Kami menolak dengan segala hormat, meskipun PPN untuk barang mewah tapi kamu menolak PPN tidak ada kenaikan. Sengasara kami, meskipin itu barang mewah tali nantinya semuanya akan terjerumus. Apakah ini permaian, bisa-bisa kenaikan lebih dari ini. Kami menolak semuanya, turunkan bukan naikan," ungkapnya.

Baca juga: Breaking News: Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Babel Tolak PPN 12 Persen, Singgung Vonis Harvey Moeis

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Kamis (2/1/2024). 

Massa yang datang merupakan mahasiswa ICI Babel, Uniper, IAIN Bangka Belitung, Polman Babel dan Unmuh Bangka Belitung bergabung dalam aliansi BEM Bangka Belitung.

Sebelumnya para mahasiswa ini diketahui telah berkumpul di titik Nol KM Pangkalpinang, lalu beranjak dan menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung sekitar pukul 15.30 wib. 

Dalam aksinya mereka menyuarakan penolakan, terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. 

Kordinator BEM daerah Bangka Belitung Muhammad Fahmi mengatakan, pihaknya menyuarakan aspirasi demu kesejahteraan masyarakat. 

"Kita disini ingin menyuarakan aspirasi, kita turun karena Bangka Belitung dan Indonesia tidak baik-baik saja. Kita berduka dengan sumber daya alam melimpah, dengan timah, sawit, dan lada tapi yang terjadi kita termiskin," ujar Fahmi. 

Selain itu dalam aksi kali ini juga menyinggung vonis terkait pengadilan terhadap Harvey Moeis, dalam kasus tindak pidana korupsi yang membuat negara mengalami kerugian keuangan negara dan dampak lingkungan sekitar Rp 300 triliun. 

"Yang paling menciderai terkait vonis 6,5 tahun, dengan korupsinya Rp 300 triliun. Pejabat takut koruptor, tapi menindas rakyat," tuturnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)