Tolak PPN 12 Persen,  Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tolak PPN 12 Persen,  Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Bangka Belitung

Tak sedikit pihak yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang dilakukan pemerintah.

Di antaranya diutarakan mahasiswa di Bangka Belitung.

Sejumlah massa yang tergabung dari aliansi BEM Bangka Belitung, menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung sebagai bentuk aksi penolakan, Kamis (2/1/2025). 

Diketahui puluhan mahasiswa ini berasal dari mahasiswa ICI Babel, Uniper, IAIN Bangka Belitung, Polman Babel dan Unmuh Bangka Belitung.

Sebelumnya para mahasiswa ini diketahui telah berkumpul di titik Nol KM Pangkalpinang, serta tiba di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung sekitar pukul 15.30 wib. 

Dalam aksinya kali ini para mahasiswa menyuarakan penolakan, terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. 

Kordinator BEM daerah Bangka Belitung Muhammad Fahmi mengatakan, pihaknya menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan masyarakat. 

"Kita disini ingin menyuarakan aspirasi, kita turun karena Bangka Belitung dan Indonesia tidak baik-baik saja. Kita berduka dengan sumber daya alam melimpah, dengan timah, sawit, da lada tapi terjadi kita termiskin," ujar Fahmi. 

Selain itu dalam aksi kali ini juga menyinggung vonis terkait pengadilan terhadap Harvey Mois, dalam kasus tindak pidana korupsi yang membuat negara mengalami kerugian keuangan negara dan dampak lingkungan sekitar Rp 300 triliun. 

"Yang paling menciderai terkait vonis 6,5 tahun, dengan koruspinya Rp 300 triliun. Pejabat takut koruptor, tapi menindas rakyat," tuturnya.

Presiden Mahasiswa (Presma) Polman Bangka Belitung, Fatur mengatakan Pemerintah plin-plan dalam mengambik kebijakan terkait kenaikan PPN 12 persen. 

"PPN naik membuat inflasi yang jauh, apalagi dengan kenaikan 12 persen. Barang-barang ini semua sudah naik, karena wacana kenaikan 12 persen sudah bergulir. Lalu pemerintah bilang untuk barang mewah, tapi barang-barang sudah pada naik," ujar Fatur. 

Dengan kondisi tersebut para mahasiswa pun sepakat menolak kenaikan PPN 12 persen, yang diungkapkan Fatur memiliki dampak merugikan bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Kami menolak dengan segala hormat, meskipun PPN untuk barang mewah tapi kamu menolak PPN tidak ada kenaikan. Sengasara kami, meskipin itu barang mewah tapi nantinya semuanya akan terjerumus. Apakah ini permaian, bisa-bisa kenaikan lebih dari ini. Kami menolak semuanya, turunkan bukan naikan," ungkapnya.

Janji Bertemu Mahasiswa

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya berjanji akan menemui secara langsung, para mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap PPN 12 persen. 

Hal ini pun diungkapkannya melalui via telepon, yang didengarkan langsung oleh para masa aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung. 

"Maaf karena ada kegiatan, terkait PPPK. Aspirasi akan kita tindak lanjuti, kalau belum puas kita ketemu Senin depan," ujar Didit Srigusjaya, Kamis (2/1/2025).

Diketahui hal ini dalam aksi demontrasi tersebut, setidaknya ada empat poin tuntutan yang disuarakan para mahasiswa. 

Pertama, menolak keras kebijakan PPN 12 persen. 

Kedua, mendesak pemerintah adanya perencanaan pajak penurunan nilai. 

Ketiga, mendesak DPRD ikut menyuarakan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi Rp 300 triliun di Provinsi Bangka Belitung. 

Keempat, menuntut setiap anggota DPR untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menyuarakan kepentingan rakyat diatas kepentingan partai. 

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)